Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ganjar Ikut Kritik 40 Kursi Menteri Prabowo: Kalau Mau Akomodasi Pendukung Bukan di Situ Tempatnya

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Ganjar Ikut Kritik 40 Kursi Menteri Prabowo: Kalau Mau Akomodasi Pendukung Bukan di Situ Tempatnya
Tribunnews.com/Fersianus Waku
Mantan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengumumkan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD untuk Pilpres 2024 di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan calon presiden Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengingatkan soal ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal itu disampaikan Ganjar untuk merespons wacana penambahan kursi menteri dari 34 menjadi 40 pada era pemerintahan baru Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Kata Ganjar, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang Pilpres, maka wacana itu bukan langkah yang tepat. 

Selain itu, politik akomodasi juga tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-undang 1945. 

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar. 

Baca juga: Prabowo Ungkap Bisa Damai dengan Jokowi karena Filosofi Tiongkok Kuno: Hati-hati Jangan Bikin Musuh

Baca juga: Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian, PDIP: Musim Buru Jabatan, PHP Biasanya Bertebaran

Berita Rekomendasi

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan justru bagi-bagi kue jabatan kepada pendukung dari presiden dan wakil presiden terpilih.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," jelas dia. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas