TRIBUNNEWS.COM - Media asal Singapura yakni Channel News Asia (CNA) menyoroti keputusan mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

CNA merilis berita tersebut pada Selasa (7/5/2024) dengan judul Former Indonesian presidential candidate Ganjar says will not join incoming Prabowo administration atau Eks Calon Presiden Ganjar Sebut Tak Akan Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

Pada paragraf pertama, media asal Singapura itu menulis bahwa Ganjar tak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang.

CNA lantas mengutip pernyataan Ganjar yang disampaikannya di Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Pertama, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan ini, namun saya akan tetap menghormati pemerintahan ini. Saya juga ingin terus mengawasi pemerintahan ini,” kata Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengumumkan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa keputusan untuk menjadi oposisi dianggap sebagai cara paling efektif baginya untuk mengawasi pemerintahan Prabowo, sekaligus mengakui bahwa ada pro dan kontra untuk menjadi bagian atau di luar pemerintahan," tulis CNA.

Selain itu, pada hari Senin Ganjar juga mendesak para pendukungnya untuk tak mengkritik pihak mana pun dalam pemerintahan.

“Dengan pendekatan ini, moralitas politik dapat terjaga dan pendekatan politik yang benar dapat ditingkatkan. Hal ini juga akan menumbuhkan rasa saling menghormati tanpa perlu saling mengkritik satu sama lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Ganjar juga menekankan bahwa parlemen harus menjadi platform yang tepat untuk menyampaikan kritik sehingga membantu memberikan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.

“Cara mengkritik yang paling tepat harus melalui saluran yang benar, yaitu parlemen. Itu cara terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.

Baca juga: Ragam Kritik dari Ganjar, Mahfud MD, hingga JK Iringi Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

Dalam beritanya ini, CNA juga mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD.

Di antaranya terkait niat Mahfud kembali ke kampus untuk mengajar.

"Dia juga berencana untuk melanjutkan mengajar di universitas untuk memperbaiki apa yang dia katakan sebagai “kelemahan” dalam sistem hukum saat ini di mana urusan dilakukan 'tanpa standar etika'."

"Tanpa memberikan rincian spesifik, Mahfud mengatakan bahwa undang-undang tidak boleh dibentuk berdasarkan kepentingan jangka pendek kelompok elite tertentu. Situasi ini harus diperbaiki, tambahnya," tulis CNA.

TPN Ganjar-Mahfud Resmi Dibubarkan

Diberitakan sebelumnya, dalam acara halalbihalal tersebut, Ganjar-Mahfud juga mengumumkan pembubaran TPN.

Ganjar menyatakan, tugas TPN telah selesai dan dirinya bersama Mahfud berterima kasih atas peran seluruh tim pemenangan dalam Pilpres 2024.

"Tentu saya dan Pak Mahfud merasa bangga ada orang-orang hebat di belakang saya dan di depan saya yang selama ini kita bersama-sama memperjuangkan demokrasi dan kebenaran."

"Salam sehat buat teman-teman," kata Ganjar di lokasi.

Ganjar pun secara resmi menutup kegiatan TPN Ganjar-Mahfud setelah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024.

"Dan dengan mengucap syukur alhamdulillah kita tutup seluruh kegiatan TPN dan beberapa orang masih tetap berlanjut," ujar Ganjar.

Pembubaran ini dihadiri Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. Kemudian, anggota Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono.

Hadir juga Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi.

(Tribunnews.com/Deni/Rifqah)