TRIBUNNEWS.COM - Media asal Singapura yakni Channel News Asia (CNA) menyoroti keputusan mantan calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

CNA merilis berita tersebut pada Selasa (7/5/2024) dengan judul Former Indonesian presidential candidate Ganjar says will not join incoming Prabowo administration atau Eks Calon Presiden Ganjar Sebut Tak Akan Bergabung dengan Pemerintahan Prabowo.

Pada paragraf pertama, media asal Singapura itu menulis bahwa Ganjar tak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang.

CNA lantas mengutip pernyataan Ganjar yang disampaikannya di Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Pertama, saya ingin menyatakan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pemerintahan ini, namun saya akan tetap menghormati pemerintahan ini. Saya juga ingin terus mengawasi pemerintahan ini,” kata Ganjar.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengumumkan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan bahwa keputusan untuk menjadi oposisi dianggap sebagai cara paling efektif baginya untuk mengawasi pemerintahan Prabowo, sekaligus mengakui bahwa ada pro dan kontra untuk menjadi bagian atau di luar pemerintahan," tulis CNA.

Selain itu, pada hari Senin Ganjar juga mendesak para pendukungnya untuk tak mengkritik pihak mana pun dalam pemerintahan.

“Dengan pendekatan ini, moralitas politik dapat terjaga dan pendekatan politik yang benar dapat ditingkatkan. Hal ini juga akan menumbuhkan rasa saling menghormati tanpa perlu saling mengkritik satu sama lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Ganjar juga menekankan bahwa parlemen harus menjadi platform yang tepat untuk menyampaikan kritik sehingga membantu memberikan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.

“Cara mengkritik yang paling tepat harus melalui saluran yang benar, yaitu parlemen. Itu cara terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.

Baca juga: Ragam Kritik dari Ganjar, Mahfud MD, hingga JK Iringi Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

Dalam beritanya ini, CNA juga mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD.

Di antaranya terkait niat Mahfud kembali ke kampus untuk mengajar.

"Dia juga berencana untuk melanjutkan mengajar di universitas untuk memperbaiki apa yang dia katakan sebagai “kelemahan” dalam sistem hukum saat ini di mana urusan dilakukan 'tanpa standar etika'."