Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan perhatian khusus pada 15 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Dankodiklat TNI Laksdya Maman Firmansyah mengungkapkan TNI secara khusus telah membuat indeks kerawanan Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan perkembangan situasi yang rill.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, 15 Provinsi tersebut antara lain Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan enam Provinsi di Papua.

Ia mengatakan, masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan bermacam-macam kerawanan yang berbeda-berbeda.

Maman mencontohkan di antaranya konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elit politik, konflik di daerah basis parpol, sampai dengan konflik bersenjata seperti yang terjadi di Papua.

Selain itu, kata dia, terdapat enam provinsi dengan tingkat kerawanan sedang yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: Belum Putuskan Maju Pilgub Jakarta, Anies Masih Simpan Keraguan: Pilkada Jujur dan Adil Tidak Ya?

Dengan ideks kerawanan dengan tingkat sedang ditandai kotak kuning meliputi 6 provinsi, yaitu Kalbar, Kaltim, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.

Untuk itu, ia menegaskan Pilkada serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan dengan Pilpres maupun Pileg.

Hal tersebut, kata dia, karena terjadi beragam kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat perlengkapan keamanan yang terbatas.

Selain itu, kata dia, di beberapa daerah sangat dimungkinkan terjadi konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) apabila isu politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Hal tersebut, lanjut dia, berpotensi memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Hal itu disampaikannya saat acara Ceramah dan Pembekalan PKB Kejuangan TA 2024 Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan, dan Sespimmen Polri di Gedung Auditorium Yos Sudarso Seskoal Jakarta pada Rabu (8/5/2024).

"Ini atensi Bapak Panglima. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti Pilkada harus betul-betul kita serius. Tingkatkan lebih tinggi lagi kesiapan kita seperti halnya kemarin dalam melaksanakan Pilpres atau Pileg. Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risikonya lebih besar lagi," kata dia.

Baca juga: Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Ganjar Pranowo: untuk Apa Ya?

Selain itu, kata dia, terdapat tiga kerawanan yang membutuhkan perhatian. 

Pertama, kata dia, adalah ancaman kelompok bersenjata di Papua karena meningkatnya aksi KST akhir-akhir ini dan relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu serentak.

"Jadi mungkin, Pilkada di tempat itulah mungkin kerawanan itu akan lebih besar dari pada yang lainnya," kata dia.

Kedua, lanjut dia, kerawanan di Aceh tetap harus mendapatkan perhatian yang serius. 

Karena, lanjut dia, kontestasi politik antar eks kombatan dan non kombatan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Ketiga, kata dia, adalah ancaman berdimensi bencana alam berupa perubahan iklim global, cuaca ekstrem, dan potensi bencana hidrometrologi menyebabkan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak.

"Ini sangat kompleks tantangan ke depan tentang Pilkada. Untuk itu betul-betul Bapak Panglima TNI memberikan atensi khusus tentang ini. Kita harus betul-betul siap menghadapinya," kata dia.

Ia menjelaskan tugas pokok TNI dalam pemilu 2024 di antaranya melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilu presiden, legislatif, dan pilkada serentak tahun 2024 supaya aman, tertib, dan lancar.

Dari tugas tersebut, kata dia, TNI kemudian menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik. 

Baca juga: Pengamat Politik: Khofifah-Emil Berpeluang Lawan Kotak Kosong Jika Resmi Maju di Pilkada Jatim 2024

Pertama, kata dia, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden, legislatif, dan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024. 

Kedua, lanjut dia, membantu kepolisian dalam pengamanan serta penyelenggaran pemilu presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024.

"Terkait pilkada serentak, TNI telah melakukan pemetaan dan analisis kerawanan-kerawanan yang akan timbul," kata dia.

"Berdasarkan informasi dari KPU, Pilkada serentak tahun ini akan memilih pimpinan dari 545 daerah di seluruh indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dengan sebaran wilayah seperti yang ada di layar," sambung dia.