TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menilai sikap jumawa PDI-Perjuangan bakal menjadi batu sandungan untuk melakukan komunikasi politik dengan partai lain.

Sehingga, menurut Ginting, bisa saja PDIP jadi satu-satunya partai yang disisakan untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nah inilah dilema politik PDIP yang kalau dilihat dari sejarah politiknya saat sedang memenangkan kontestasi pemilu biasanya agak terlalu jumawa."

"Sehingga pihak lain juga agak sulit untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP," kata Ginting pada Kamis (25/4/2024).

Hal itu, kata Ginting, yang membuat sejumlah parpol memilih balik arah untuk tidak melakukan komunikasi politik.

Apalagi, posisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dianggap terlalu berkuasa.

"Jadi dalam politik itu kan harus ada konsensus ya, kebersamaan. Konsensus tentu harus ada konsesinya apa yang didapat."

"Ya, ujungnya seperti kita tahu bahwa PDIP sesungguhnya berjalan sendiri dan PPP juga kurang mendapatkan respon positif di situ."

"Dampaknya PPP ya agak sulit untuk bisa masuk ke Senayan," kata Ginting.

Ditambah, situasi saat ini, PDIP menjadi satu-satunya parpol yang belum menerima hasil Pilpres 2024.

Hal itu terlihat saat absennya wakil dari PDIP yang menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU RI.

Baca juga: Mensos Risma Mengaku Belum Dapat Tawaran PDIP Maju Di Pilkada Jatim dan DKI Jakarta

Bahkan, PDIP juga berencana menggugat hasil Pilpres 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah ini juga menandakan bahwa PDIP belum bisa keluar dari kemelut akibat luka politik yang begitu dalam terutama karena Jokowi," ujar Ginting.

Hal lain yang menjadi sandungan adalah sejarah buruknya hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jaman dulu.

Ditambah, saat ini SBY telah merapat ke kubu Prabowo bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tentu dalam hal koalisi, kubu Prabowo akan merasa keberatan jika mengajak PDIP ikut bergabung ke pemerintahan.

Sementara, partai lain yang tersisa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini mulai merapat ke Prabowo karena hubungannya dengan PDIP bagai air dan minyak, yang tak mungkin menyatu menjadi rekan oposisi.

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting.

Baca juga: Santer Isu Anies dan Ahok akan Berduet di Pilgub Jakarta, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Menanti Keputusan PDIP

Sampai saat ini, baik Megawati ataupun perwakilan dari PDIP belum menyatakan diri akan menjadi oposisi.

Pasalnya, keputusan itu masih menunggu arahan dari Megawati di Rakernas PDIP yang bakal digelar 24-26 Mei 2024 mendatang.

"Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan."

"Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakernas pada 24-26 (Mei) mendatang. Jadi belum ada pembahasan yang resmi (di PDIP)," kata politisi PDIP, Deddy Sitorus, Selasa (7/5/2024).

Melihat sejarahnya, kata Deddy, PDIP akan selalu menjadi oposisi ketika kalah dalam Pilpres.

"Karena kalau tidak ada yang diluar (pemerintahan), tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman kebijakan-kebijakan pemerintahan," ujar Deddy.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pengamat Sebut 'Dosa' Jumawa Bikin PDIP Sulit Diterima Koalisi Prabowo, Bakal Oposisi Sendiri?

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Yohanes Liestyo Poerwoto)(TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)