Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gemuknya koalisi partai politik (parpol) pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan tak menghilangkan fungsi checks and balance di parlemen dalam hal proses menjalankan pemerintahan.

Sebagaimana diketahui parpol yang menjadi lawan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024, NasDem dan PKB misalnya, mulai merapat untuk masuk dalam lingkaran koalisi tak lama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyayangkan hal itu.

Menurutnya partai yang kalah seharusnya dapat konsisten berdiri di luar pemerintahan.

"Jangan sampai hanya untuk bertahan hidup, partai-partai tersebut mengorbankan demokrasi. Karena menjadi oposisi, bisa jadi tugas mulia agar demokrasi kita lebih sehat lagi kedepannya. Jangan sampai masyarakat hanya dipertontonkan pragmatisme dalam memperebutkan kekuasaan belaka,” ujar Arfianto dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).

Baca juga: Selain Eko Patrio, Nama Elite PAN Yandri Susanto Juga Disiapkan jadi Menteri Prabowo-Gibran

Arfianto mengatakan jika koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi menggandeng semua pihak, hal ini akan membuat checks and balances sulit dilakukan karena sudah bersatunya koalisi di eksekutif dan di legislatif.

Serta akan mengakibatkan sulitnya pihak yang benar-benar oposisi untuk bekerja karena jumlahnya yang dan tidak cukup kuat untuk mengawasi eksekutif dengan komposisi yang sedemikian besar.

Lanjut Arfianto, demokrasi juga seharusnya tidak hanya diawasi oleh parlemen, namun publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Siapa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran? Muncul Rini Soemarno, Mahendra Siregar, Budi Gunadi Sadikin

Selain itu, kritik dari oposisi seharusnya dapat menjadi masukkan berharga bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat merumuskan kebijakan yang baik untuk rakyat.

“Saat ini, kita membutuhkan partai politik yang bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan belaka, tetapi juga berjuang dengan ideologi dan segenap sumber daya yang dimilikinya, untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik,” ucap Arfianto.

Di sisi lain, Arfianto juga mendorong perbaikan kualitas partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dan menerapkan demokrasi substansial, bukan hanya prosedural.

Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah seperti penguatan kelembagaan parpol agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal.

Selanjutnya, upaya perbaikan rekrutmen politik yang harus dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan dan gender, serta mempertimbangkan meritokrasi.

Kemudian yang paling penting adalah pemasukan dan penggunaan uang oleh parpol dan calon harus diungkap dan dilaporkan menurut ketentuan yang berlaku, baik yang berasal dari subsidi pemerintah maupun sumbangan.

Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik.