Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah dugaan terjadinya perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Partai Garuda di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu disebut menyebabkan perolehan suara PPP selaku Pemohon gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ini, berkurang di wilayah tersebut.

"Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda, baik di dapil (daerah pemilihan) Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, maupun Sumatera Utara III,” ucap kuasa hukum KPU, Yuni Iswantoro, dalam sidang lanjutan sengketa Pileg 2024, di ruang sidang gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (13/5/2024).

Baca juga: VIDEO Caleg Terpilih Bisa Nyusul Dilantik Jika Ikut Pilkada Dinilai Hanya Akal-akalan KPU

KPU memandang dalil PPP tidak berdasar. Terlebih, partai berlambang Ka'bah itu juga dinilai tidak menjelaskan secara lengkap pada tahap mana proses pemindahan suara itu terjadi.

"Proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat atau nasional," kata Yuni.

Kemudian, Yuni menambahkan, saksi dari PPP ikut menadatangani proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada 3 dapil yang dipermasalahkan tersebut.

Ia mengungkapkan, sempat ada permintaan dari saksi PPP agar dilakukan penghitungan suara ulang saat rekapitulasi di tingkat provinsi Sumatera Utara.

Dan saksi itu disebut tidak memiliki bukti valid untuk melakukan penyandingan data antara formulir C. Hasil TPS yang didapatkannya dengan milik KPU.

Ditambahkannya, hal itu yang menyebabkan KPU Sumatera Utara menolak permintaan saksi dari PPP itu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Diapari Lubis mengatakan, saksi mandat PPP telah mengisi formulir D. Kejadian Khusus untuk mencatat momen yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi itu.

"Keberatan yang pada intinya menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara pada pemilu yang terindikasi pimpinan sidang arogan," tuturnya.

Dalam formulirnya, saksi PPP tersebut juga disebut menyatakan menolak hasil rekapitulasi di seluruh Kepulauan Nias.

Baca juga: Golkar Bantah Lakukan Penambahan Suara, Sebut Dalil Gerindra di Sidang MK Tidak Adil

Sebelumnya, PPP mendalilkan adanya perpindahan suara mereka kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 suara pada dapil Sumatera Utara I, sebanyak 5.420 suara pada dapil Sumatera Utara II dan sebanyak 6.000 suara pada dapil Sumatera Utara III.

Permohonan sengketa itu termaktub dalam perkara nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
PPP menyebut, perpindahan suara itu terjadi karena kesalahan hitung oleh KPU.

Sebagai informasi, PPP diprediksi tergusur dari Senayan dengan hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 dapil
Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.631 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Selain PPP, beberapa partai politik lain juga gagal mendapatkan kursi di Senayan lantaran gagal melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold 4 persen, yakni PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

MK menyatakan ada 297 gugatan sengketa Pileg 2024 yang diregistrasi menjadi perkara untuk disidangkan dan diadili dalam 30 hari kerja atau hingga 10 Juni 2024.

Jumlah itu terbagi ke dalam sengketa Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Lantaran banyaknya jumlah perkara yang masuk, sembilan hakim konstitusi akan dibagi ke dalam tiga panel, sehingga masing-masing perkara sengketa bakal diadili panel yang berjumlah 3 hakim.

Hakim terbaru MK mantan politikus PPP, Arsul Sani, akan tetap ikut sidang perkara berkaitan dengan PPP, agar panel hakim mencapai kuorum 3 hakim dan sidang dapat berlangsung.

Namun, ia disebut tidak akan mendalami bukti-bukti dan tak ikut memutus perkara, karena putusan akan diambil oleh 8 hakim konstitusi lainnya.

Pada kasus dapil Sumatera Utara ini, sengketa hasil perolehan suara PPP disidangkan oleh hakim panel yang diketuai Suhartoyo, dengan beranggotakan Daniel Yusmic dan Guntur Hamzah.

Baca juga: Daftar 21 Nama Bakal Cagub DKI Jakarta Diusulkan Sejumlah Parpol

Sementara itu, KPU RI bekerja sama dengan 8 firma hukum untuk menghadapi 297 sengketa Pileg 2024 tersebut.

Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, menyebut bahwa masing-masing firma hukum menangani partai politik yang berbeda.

Firma hukum yang disiapkan untuk menghadapi sengketa PPP adalah kantor hukum HICON Law and Policy Strategies, pengacara KPU RI saat menghadapi sengketa Pilpres 2024 yang telah diputus Mahkamah sebelumnya.