PKS Segera Gelar Musyawarah Majelis Syuro Tentukan Sebagai Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa musyawarah majelis syuro akan digelar pada bulan depan.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) segera menggelar musyawarah majelis syuro memilih oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa musyawarah majelis syuro akan digelar pada bulan depan.
Baca juga: PKS: Pemerintah Jangan Diganggu, Cukup Dikontrol
"Mungkin bulan depan (musyawarah majelis syuro)," ucap Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Lebih lanjut, Mardani menambahkan nantinya majelis syuro PKS akan segera memutuskan. Namun secara pribadi, ia lebih memilih sebagai oposisi.
Baca juga: Datangi Kantor WHO, Fraksi PKS Perjuangkan Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina
"Itu akan diputuskan di majelis syuro. Kalau saya oposisi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai GeloraMahfuz Sidik menolak PKS yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Mahfuz bicara soal PKS yang selalu memainkan narasi ideologisnya melawan pemerintah, termasuk kepada paslon Prabowo-Gibran.
"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).
Mahfuz juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo-Gibran yang sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wapres terpilih tersebut.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz.
Baca juga: Ganjar Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Bravo Ganjar, Politik yang Baik Basisnya Nilai
Mahfuz lalu mengingatkan publik dengan narasi yang pernah muncul dari kalangan PKS.
Menurutnya, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," tandasnya.
