Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan sedang digoda Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar mau bergabung koalisi di Pilkada Jakarta 2024.

Bahkan, PKS juga ditawarkan posisi bakal cawagub sebagai proposal masuk ke dalam koalisi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut bahwa PKS menentukan calon kepala daerah yang akan diusung ditentukan secara berjenjang.

Yakni, usulan dari tingkat kabupaten hingga provinsi.

"Prosesnya itu diusulkan dari tingkat kabupaten, baik itu cabup atau wali kota, gubernur dan tingkat kabupaten pengurus kabupaten di PKS," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Nantinya, kata Jazuli, usulan dari tingkat kabupaten hingga provinsi akan dibahas oleh pengurus PKS di tingkat DPP.

Setelah itu, barulah ada rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh PKS.

"Direkomendasikan biasanya dua kandidat supaya ditingkat DPTP dewan pengurus tingkat pusat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro itu memutuskan siapa daerah ini jadi calon biasanya dua itu nanti dgn seluruh kriteria pertimbangan-pertimbangannya," katanya.

Lalu, Jazuli pun sesumbar bahwasanya PKS adalah partai yang memiliki mesin partai yang paling kencang. Karenanya, usulan siapa yang akan diusung sebagai kepala daerah juga harus dari bawah.

"Makanya di PKS kalau mengusung calon itu mesin gerak. Saya tidak nyombong, sesumbar, mesin partai yang paling kenceng partai apa? kalau Pilkada karena mereka itu dari bawah dia ikut mengusulkan jadi nggak ada istilahnya top down ini nggak ada. Harus dari bawah," katanya.

"Artinya kalau orang kenal dengan DPP itu dia harus ikut proses dari bawah nggak bisa langsung dia kenal DPP langsung nyalip nggak ada," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut menawarkan posisi calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi sorotan. Ternyata, pengajuan itu masih belum keputusan resmi dari KIM.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan saat ini belum ada keputusan resmi dari KIM mengenai siapa yang akan didorong di Pilkada Jakarta 2024.