Golkar Dorong Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta, PSI: RK Penting untuk Dipertimbangkan
Komentar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal keinginan Partai Golkar menduetkan Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka dalam Pilkada Jakarta 2024.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar berkeinginan untuk menduetkan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dengan pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka alias Babah Alun, dalam Pilkada Jakarta 2024.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).
Langkah tersebut lantas dikomentari oleh Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana.
Ia menyatakan, sejatinya sosok kader Golkar sekaligus eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), juga penting dipertimbangkan untuk diusung di Pilkada Jakarta.
“Kami melihat Mas RK itu salah satu figur yang menurut saya penting juga untuk dipertimbangkan oleh partai-partai lain, termasuk Golkar,” ujar William Aditya Sarana saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024), dilansir WartaKotalive.com.
William menyebut, dalam penjaringan yang dilakukan oleh PSI di tingkat kota/kabupaten di Jakarta, nama RK lebih dominan dibandingkan Jusuf Hamka.
Dari lima kota dan kabupaten, empat wilayah mendukung RK menjadi bacagub atau bacawagub Jakarta.
Hanya Jakarta Barat yang tak menyodorkan nama suami Atalia Praratya itu.
“Dari kami di Fraksi PSI, nama Pak RK itu salah satu yang tertinggi dalam penjaringan kami di level kota/kabupaten. Jadi kami menjaring aspirasi dari teman-teman tingkat DPD PSI."
“Kami menanyakan kepada kader kami dan salah satu nama yang paling tinggi itu Ridwan Kamil,” terangnya.
Meski RK adalah kader Golkar, tetapi William mengeklaim pihaknya tetap objektif dalam melakukan penilaian.
Baca juga: Jika Gandeng Jusuf Hamka, Kaesang Diprediksi Kalah Telak dari Anies di Pilgub Jakarta, Ini Alasannya
Ia merasa Ridwan Kamil mempunyai kapasitas menjadi seorang kepala daerah di Jakarta.
Apalagi, RK berpengalaman sebagai Gubernur Jawa Barat.
Namun, William menyerahkan keputusan itu kepada Golkar, sebagai pihak yang berwenang mengutus kadernya di Jakarta.