TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti meyakini partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) bakal saling berhadapan di Pilkada Serentak 2024.

"Keinginan partai KIM untuk meng-KIM-kan Pilkada, khususnya di daerah-daerah strategis, makin jauh dari harapan. Alih-alih berkoalisi, yang terjadi justru sebaliknya, partai-partai KIM yang saling berhadapan," kata Ray, Selasa (16/7/2024). 

Ia menerangkan daerah-daerah strategis tersebut Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Jateng. 

"Dari 5 provinsi tersebut,sejauh ini, hanya di Jatim KIM terlihat solid. Tapi, tetap tidak mudah. Sekalipun Khofifah-Dardak telah mengantongi dukungan 6 parpol, bakal lawan tandingnya akan datang dari 2 partai dengan basis pemilih paling solid di Jatim. Yakni PKB dan PDIP," jelasnya. 

PKB kata Ray merupakan partai pemenang terbesar di Jatim, disusul PDIP 21 kursi dan Gerindra 21 kursi. 

"Jadi kursi koalisi PDIP dengan PKB sudah 2/3 kursi 6 parpol pendukung Khofifah-Emil. Jika PKS dan Nasdem bergabung, situasi parpolnya adalah 50 vs 50. Jalan terjal bagi Khofifah-Emil," terangnya. 

Sementara itu di Jabar dan Banten, Golkar dengan Gerindra dikatakannya hampir dapat dipastikan akan saling berhadapan. 

"Justru di dua provinsi ini, penentunya adalah PDIP. Di Jabar, PDIP merupakan partai pemenang ke 3. Sementara di Banten pemenang pertama bersama Gerindra dan Golkar. Jika Gerindra dengan Golkar pisah jalan, tentu suara PDIP yang menentukan," terangnya. 

Baca juga: PKS Resmi Rekomendasikan Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten

Sementara itu kata Ray di Jateng, masih terlihat samar-samar. Menunggu kepastian Kaesang. 

"Jika Kaesang maju, kemungkinan  KIM akan solid ke Kaesang. Jika tidak, kemungkinan KIM terbelah juga akan terjadi," terangnya. 

Sedangkan di Jakarta menurutnya semakin kabur. Khususnya setelah Golkar menyatakan lebih mendorong Jusuf Hamka sebagai cawagub dibandingkan Ridwan Kamil sebagai cagub. 

"Maka, dari 5 daerah strategis itu, rasanya hanya di dua daerah KIM solid. Di dua daerah lain malah terbelah. Dan di satu daerah ikut koalisi yang bukan bagian KIM," tegasnya.