TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons santai pernyataan Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu pernah menyebut akan ada peran dari beberapa sosok atau elite di Republik Indonesia ini dalam penentuan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Jakarta 2024.

Sahroni bahkan mengistilahkan sosok-sosok tersebut merupakan para Dewa-Dewa yang mempunyai kemampuan dalam menentukan pemimpin daerah.

Namun Anies malah berseloroh.

Anies berkelakar, dirinya hanya mengenal grup band Indonesia, Dewa 19.

"Nah, kalau dewa-dewa saya pengen kenalan juga karena yang saya kenal cuma Dewa 19," tutur Anies di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, Sahroni menyebut sampai saat ini pembahasan soal siapa yang akan maju di Pilkada Jakarta masih dinamis dan fleksibel.

"Semua bisa terjadi, selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di republik ini," kata Sahroni saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu tidak menjelaskan siapa sosok Dewa yang dimaksud.

Sahroni hanya menegaskan kalau pengusungan sosok yang akan maju di Pilkada Jakarta nantinya, atas persetujuan dari Dewa yang dimaksud.

"Dewa dewa lah, kalian orang tahu lah. Pokoknya saya sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk tentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta," kata dia.

"Nah the end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dengan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu," kata Sahroni.

Pengamat ungkap sosok yang dimaksud Sahroni

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menduga dewa-dewa yang dimaksud oleh Sahroni adalah adalah para elite partai yang saat ini sedang berkuasa.

Adi mengingatkan bahwa pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh elite partai, bukan orang lain.

"Saya kira secara umum yang disebut dengan dewa-dewa politik itu tentu adalah elite-elite partai. Karena konfigurasi terkait dengan pencalonan gubernur dan kepala daerah yang bisa memutuskan adalah elite partai," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Adi pun menilai, dewa-dewa yang dimaksud oleh Sahroni bukanlah elite partai dari para pendukung Anies Baswedan, melainkan para elite yang ada di lingkaran kekuasaan pemerintah.

Menurut Adi, elite-elite partai itu bertugas untuk melobi para pendukung Anies untuk membatalkan dukungannya ke Anies.

Ia mengingatkan, elite-elite partai punya kemampuan untu mengendalikan, mengorkestrasi, dan mengatur bagaimana konstelasi politik terkait pencalonan di Pilkada Jakarta.

"Tentu pernyataan Ahmad Sahroni ini ada kaitannya dengan soal kemungkinan, bagaimana partai-partai pengusung Anies terus dilobi supaya mereka itu batalkan dukungannya ke Anies. Saya kira di situ konteksnya," kata Adi.

"Siapa mereka yang mampu melakukan supaya partai pendukung Anies khususnya PKS dan Nasdem ini tidak terus mendukung Anies? Ya bagi saya, yang melihat dari jauh, mungkin elite-elite partai yang saat ini punya kekuasaan besar. Yang bisa meyakinkan dan bisa melobi supaya PKS atau Nasdem batalkan dukungan politiknya ke Anies," imbuh Adi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai dewa-dewa yang dimaksud Sahroni adalah para kingmaker, yakni dari Presiden Joko Widodo, presiden terpilih Prabowo Subianto, dan para ketua umum partai politik.

Agung mengatakan, Jokowi, Prabowo dan para ketum parpol memiliki kuasa untuk menerbitkan rekomendasi, sehingga kandidat bisa memenuhi syarat threshold dan maju pilkada.

"Dalam konteks Presiden Jokowi, menimbang Ia masih menjabat sampai 20 Oktober, sehingga memiliki fitur-fitur kekuasaan untuk mempengaruhi," ujar dia.

Baca juga: 6 Hasil Survei Anies, Ahok & Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Anies Disebut Bisa Menang Satu Putaran

Sebagai informasi, sejauh ini DPP NasDem telah secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.

Anies didukung oleh NasDem sebagai calon gubernur dengan memberikan kebebasan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) itu menentukan calon wakil gubernurnya. (*)