TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta disinyalir untuk memunculkan skenario pasangan calon tunggal melawan kotak kosong.

Bukan tidak mungkin, poros KIM Plus dapat menjegal Anies Baswedan untuk tidak bisa bekontestasi di Pilkada Jakarta.

Baca juga: Kaesang Siap Lawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Jika Maju Pilkada Jakarta 2024

KIM merupakan gabungan partai politik yang mengantarkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangi Pilpres 2024 antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PSI dan Demokrat.

Saat ini, ada 3 parpol di luar poros KIM yang berpeluang gabung ke KIM Plus. meraka adalah NasDem, PKS dan PKB.

Baca juga: PKS Tunggu Keseriusan Nasdem Terbitkan SK Dukung Anies di Pilkada Jakarta

PDIP Tak Biarkan Calon KIM Lawan Kotak Kosong

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah memberi sinyal tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Said mengatakan, wajar jika partai politik (parpol) menentukan sikapnya dalam kontestasi termasuk membentuk KIM Plus.

"Begitu juga ketika PDIP melakukan sesuatu dengan otonomi dan kedaulatan yang dimiliki oleh PDIP tiba-tiba pihak lain akan marah, kan tidak juga biasa," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyebut, PDIP memiliki bakal calon gubernur (cagub) untuk diusung di Pilgub Jakarta.

"Insya Allah Jakarta kami punya calon," ujar Said.

Namun, Said tak mengungkapkan apakah cagub tersebut berasal dari PDIP atau tokoh luar partai.

Baca juga: PKS Beri Tugas Anies Genapi Kursi agar Bisa Maju Pilkada DKI Jakarta: Deadline Awal Agustus

"Kami lagi menggodok calon sendiri," ucapnya.

Dia menjelaskan, PDIP sedang menggalang dukungan partai lain untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta. 

Sebab, PDIP belum memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa berkoalisi.

"Ini kan lagi menggenapi rukun iman. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI. Maka kemudian lintas partai berbicara. Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok kepada urusan orang," ungkap Said.

Said menambahkan, PDIP membangun komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Yang paling pertama itu bagaimana PKB memandang DKI ke depan, bagaimana PPP memandang DKI, mesti begitu," tegasnya.

Hanya saja, dia tak mengungkapkan peluang PDIP bekerja sama dengan PKB dan PPP di Pilgub Jakarta 2024.

"Oh belum, jangan mengambil kesimpulan (kami koalisi dengan PKB dan PPP)," imbuh Said.

Pekan Ini Megawati Keluarkan Surat Rekomendasi

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) akan memberikan surat rekomendasi kepada bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024 pada Minggu ini.

"Insya Allah sebelum tanggal 10 (Agustus diberikan surat) rekomendasi," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada Tribunnews.com, Minggu (4/8/2024).

Namun, Chico enggan menyebutkan siapa cagub Jakarta yang akan diberikan surat rekomendasi dari PDIP.

Baca juga: Soal Wacana KIM Plus Pilkada DKI, Anies Tak Ambil Pusing, Ahok: Mereka Tak Berani Lawan Kotak Kosong

Dia menjelaskan, saat ini PDIP masih menggodok nama dari internal partai untuk diusung sebagai cagub atau cawagub Jakarta.

"Kita lihat nanti bagaimana pembicaraan dan komunikasi dengan partai politik yang akan bersama kami mengusung paslon di Pilkada DKI Jakarta ini," ujar Chico.

Selain kader internal, PDIP juga menjalin komunikasi dengan tokoh daan partai politik lain untuk Pilkada Jakarta, termasuk Anies Baswedan.

"Dan juga tokoh politik seperti Pak Anies yang juga telah didukung oleh PKS," ucapnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk bersabar menanti keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti Ibu Megawati Soekarnoputri tentunya akan memutuskan siapa yang akan kami usung dan kerja sama politik dengan partai mana saja, apakah juga sebagai cagub ataupun cawagub," ungkap Chico.