TRIBUNNEWS.COM - Beredar isu penjegalan terhadap eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Isu ini mencuat setelah berkembangnya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berencana mengusung Ridwan Kamil (RK).

Adapun Anies yang saat ini sudah memperoleh dukungan dari sejumlah partai politik (parpol), terancam kehilangan 'perahunya' untuk berlaga di Jakarta.

Pasalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga Partai NasDem membuka peluang untuk merapat ke KIM.

Berikut sejumlah komentar mengenai isu penjegalan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta yang dirangkum Tribunnews.com.

PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima laporan mengenai adanya upaya untuk menghalangi Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta.

"Ya, kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ia membeberkan, mesti dalam membangun demokrasi yang sehat tak ada upaya penjegalan.

"Siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ungkapnya.

Ia lantas menegaskan, PDIP terus melakukan pengawalan supaya Pilkada 2024 berlangsung secara sehat tanpa adanya penghadangan.

Baca juga: Terancam Ditinggalkan PKS, Anies Masih Optimis Bisa Maju Pilgub Jakarta, Ini Alasannya

"Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," tutur Hasto.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini berharap supaya Pilkada Jakarta bisa menampilkan ide-ide dan gagasan yang besar untuk membangun daerah tersebut.

"Itu yang kami harapkan sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama," ungkapnya.

Namun, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa informasi pengganjalan Anies baru sebatas isu.