PDIP: Kotak Kosong di Pilkada Jakarta Bakal Melanggar Hakikat Demokrasi
Pelan tapi pasti, tiga parpol yang menjadi lawan pada Pilpres 2024 yakni PKS, PKB dan NasDem, mulai tergiur bergabung dengan KIM.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim memandang dinamika kontestasi Pilkada Jakarta 2024 semakin menghangat.
Skenario membuat kotak kosong sudah terlihat jelas demi memenangkan calon yang diusung salah satu koalisi partai politik.
Hal ini pun sangat disayangkan oleh partai berlambang banteng tersebut.
PDIP yang memperoleh suara tertinggi Pileg 2024 tidak akan tinggal diam.
“Kami di PDI Perjuangan sekarang fokus dan perhatiannya masih dalam pencermatan tahap akhir,” kata Chico saat wawancara dengan Tribun Network, Jumat (9/8/2024).
Chico menyebut, PDIP masih melihat dulu di luar dinamikanya dukungan parpol terhadap para tokoh yang sekiranya akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta ini.
Yang tidak kalah penting adalah mencermati dan mendalami serta melakukan exercise-exercise per simulasi, siapa yang paling cocok apakah dari kader internal untuk diusung.
Baik itu sebagai calon gubernur idealnya atau sebagai calon wakil gubernur.
“Tentu kita mengartikannya bahwa masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta menginginkan juga kader PDI Perjuangan untuk bisa merealisasikan visi, misi dan apapun itu yang terkait dengan jaris perjuangan partai kita dalam memimpin Jakarta,” ungkap Chico.
Baca juga: Kantor KPU Jakut Diteror Bangkai Ayam Tanpa Kepala, Afifuddin Minta Jajarannya Hati-hati
Diketahui, empat partai politik pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat dan PAN, hampir dipastikan akan mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024.
Pelan tapi pasti, tiga parpol yang menjadi lawan pada Pilpres 2024 yakni PKS, PKB dan NasDem, mulai tergiur bergabung dengan KIM.
“Kita melihat juga Koalisi Indonesia Maju sudah hampir firm untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Jakarta, dan ini cukup baik juga,” imbuhnya.
Bagi PDIP, Jakarta yang heterogen masyarakatnya, memiliki tantangan ke depannya begitu berat.
Kota Jakarta yang problematikanya juga sangat beragam, ini memerlukan alternatif-alternatif dalam kepemimpinan, dalam memilih pemimpinKarena tentunya dengan heterogenitas dan juga permasalahan yang beragam dan berbeda di alami setiap warganya.
Hal ini dapat diartikan banyak sekali aspirasi yang tidak hanya bisa diserap dari satu pasangan calon saja.
“Kami melihat ini dari hasil survei juga, bagaimana warga Jakarta banyak yang menginginkan Anies Baswedan, banyak juga menginginkan Basuki Tjahaja Purnama, ada juga yang menginginkan Ridwan Kamil,” papar Chico.
Baca juga: PDIP Tawarkan Barter Politik kepada PKB di Pilkada 2024, Strategi Banteng Meredam Manuver KIM Plus?
PDIP menekankan agar idealnya ketiga nama potensial tersebut bisa maju demi tercipta demokrasi yang sehat di Pilkada 2024.
Ketiga tokoh tersebut, Chico berujar sangat bisa diperdebatkan memimpin sebagai gubernur, sebagai pemimpin di birokrasi, juga punya prestasi-prestasi.
Karena tingkat kepuasan publik mereka ketika memimpin daerah sangat tinggi, PDIP tegas menilai kotak kosong tidak diharapkan masyarakat Jakarta.
“Jadi, intinya harapan kami calonnya itu akan lebih dari satu. Dan jangan sampai juga ada satu paslon yang akan melawan kota kosong. Karena ini walaupun tidak melanggar undang-undang, tetapi hakikat demokrasinya itu justru secara substansial cukup dilanggar secara norma dan etika dan juga hak masyarakat untuk dapat memilih,” tukas Chico.
PDIP tidak menutup diri untuk bisa bekerja sama Partai Keadilan Sejahteraan misalnya karena sebenarnya sudah terjadi di berbagai daerah.
Sekalipun partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini juga tidak menolak dipasangkan dengan Ridwan Kamil asalkan masuk ke dalam salah satu kombinasi nama antara cagub maupun cawagub.
Menurut Chico, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat ideologis dan pada tataran tertentu ada hal-hal yang memang tidak bisa dilanggar tetapi dalam hal-hal tertentu tentu ada fleksibilitas-fleksibilitas berbasis argumen yang kuat.
Dan hal itu kembali lagi kepada kepentingan yang lebih besar apakah ini memang keinginan masyarakat apakah memang dengan kita mengambil jalan ini atau itu adalah jalan yang memang akan memberikan dampak yang positif pada masyarakat dan suatu daerah.
Sejumlah kader PDIP yang disiapkan bukan hanya Basuki Tjahaja Purnam tetapi ada Djarot Saiful Hidayat, Prasetyo Edy Marsudi, Charles Honoris hingga Rano Karno.
Sampai hari ini PDIP belum dapat memastikan calon gubernur Jakarta yang akan didaftarkan ke KPU pada 28 Agustus 2024.
“Jujur belum bisa memastikan karena untuk daerah sebesar dan sestrategis Jakarta, ini bagian dari kebijakan strategis partai yang dalam konstitusi partai kita tentunya ini pada akhirnya selain melalui rapat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga akan di-approve secara khusus oleh Ibu Ketua Umum. Kita tunggu saja,” pungkasnya.
Dekati Parpol Lain
Politikus Muda PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro membenarkan Ketua Umum PDIP menugaskan tujuh kader senior partai untuk berkomunikasi dengan partai politik lain di Pilkada 2024.
Seno mengatakan, ketujuh kader tersebut dipilih karena memiliki hubungan yang baik dengan parpol lain.
"Ya 7 kader senior itu yang dipersiapkan adalah kader-kader yang memang memiliki hubungan baik dengan berbagai partai politik yang ada berdasarkan pengalaman dinamika pemilu dari tahun ke tahun," kata Seno, Jumat (9/8/2024).
Baca juga: Jokowi dan Prabowo Diundang Menghadiri Muktamar ke-6 PKB di Bali
Menurutnya, beberapa kader tersebut di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Said Abdullah, dan beberapa kader lainnya.
"Di antaranya Pak Ahmad Basarah, Kemudian Pak Said Abdullah, termasuk juga Pak Sekjen juga proaktif melakukan komunikasi politik untuk menggalang kerja sama yang tujuannya adalah menguntungkan rakyat," ujar Seno.
Seno menjelaskan, mereka melakukan komunikasi dengan berbagai parpol menyangkut kerja sama Pilkada seluruh daerah.
"Maka tentu tidak hanya dalam perspektif Jakarta, tetapi juga dalam mengerucutkan nama-nama tokoh yang harus diajukan di berbagai daerah yang lain," ucapnya.
Dia menuturkan, komunikasi dilakukan berdasarkan logika kuantitatif melalui pendekatan survei.
"Juga metode kualitatif melalui pendekatan pendalaman-pendalaman seperti fit and proper test," ungkap Seno.