ICW Kritisi Parpol Manfaatkan Mekanisme Kotak Kosong untuk Menangkan Kandidat Tertentu
Selain itu Egi juga menilai, praktik kecurangan pemilu yang terjadi pada Februari lalu. Berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2024.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha kritisi partai politik gunakan mekanisme kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memenangkan kandidat tertentu.
Diketahui dalam konteks Pilkada adanya fenomena calon tunggal tidak serta merta pasangan calon diangkat menjadi kepala daerah. Maka ada mekanisme kotak kosong sebagai protes voting.
Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketua Umum Golkar, Airin Batal Maju di Pilkada Banten?
Belakangan skema kotak kosong dituding sebagai cara memuluskan langkah di Pilkada 2024.
"Sayangnya mekanisme ini (Kotak kosong) justru digunakan untuk memenangkan kandidat tertentu. Padahal sebetulnya itu (Kotak kosong) proses voting untuk melampiaskan kekecewaan terhadap partai politik yang gagal memberikan pilihan kepada masyarakat," kata Egi dalam sebuah diskusi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).
Ia melanjutkan kenapa partai politik tidak bisa memberikan kandidat saingan yang baik untuk masyarakat.
Baca juga: Beri Arahan Kepala Daerah se-Indonesia, Jokowi: Harus Segera Selesaikan Anggaran Pilkada
"Tetapi justru malah membiarkan calon tunggal untuk publik. Publik hanya diberikan satu opsi," jelasnya.
Selain itu Egi juga menilai, praktik kecurangan pemilu yang terjadi pada Februari lalu. Berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2024.
"Baik politik uang, bansos, maupun politik dinasti bakal terulang," ungkapnya.
Perihal politik uang, kata Egi di Pilkada 2024 cenderung bakal meningkat dibandingkan Pilkada sebelumnya.
"Soal politik uang perlu kita ingat pernah terjadi secara masif dan telah menjadi norma. Banyak laporan yang diterima oleh kami bawa Pemilu itu sekarang pemilih akan meminta (Uang)," terangnya.
Baca juga: Fahri Hamzah Bantah Ada Penjegalan Terhadap Anies Baswedan Maju ke Pilkada Jakarta
Kata Egi itu menjadi tanda bahwa saat ini politik uang telah menjadi norma. Dan semakin sulit ditindak tanpa pengawasan yang ketat dari semua pihak.
"Pada politik uang ini yang perlu kita catat adalah bagaimana modusnya sudah berkembang," jelasnya.
