Benny mengajak masyarakat yang merasa namanya dicatut padahal tidak memberikan dukungan, agar segera melaporkan hal ini kepada Bawaslu DKI Jakarta.

"Kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Pulau Seribu kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti, kami tunggu ya dan petugas kami akan melayani dengan baik," jelasnya, dikutip dari WartaKotalive.com.

Ia menekankan kepada anggota Bawaslu dari tingkat Kabupaten/Kota hingga kecamatan agar tidak mengabaikan laporan masyarakat.

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki tugas mulai dalam menjamin kelancaran proses Pemilu tersebut.

"Jangan sampai keberadaan kita tidak terasa atau terasa hampa di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita ada untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada ini, karena itu kita sebagai pengawas mesti bekerja keras mengasah kompetensi dan juga responsif dalam bekerja," ucapnya.

Diketahui, pencatutan NIK untuk mendukung calon di Pilkada 2024 ramai dibicarakan oleh sejumlah warganet di media sosial.

Ini terjadi setelah KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana sebagai calon independen Pilgub Jakarta 2024.

Nah, sejumlah warga DKI mengaku menjadi korban yang identitas NIK di KTP diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan tersebut.

Warga mengaku, tidak pernah mendukung bahkan belum mengenal betul pasangan tersebut.

Di antara sejumlah nama yang dicatut itu ada nama dua anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bawaslu Jakarta Dorong Warga Lapor yang Namanya Dicatut sebagai Pendukung Dharma-Kun

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (WartaKotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)