Klik infopemilu.kpu.go.id untuk Cek NIK Dipakai Dukung Calon di Pilkada 2024, Lapor jika Dicatut
Cara cek apakah NIK dipakai untuk mendukung calon di Pilkada 2024 atau tidak lewat https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara cek apakah NIK kita dipakai untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada 2024.
Jika ternyata NIK dicatut, maka masyarakat berhak melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
Sebab tindakan ini sangat merugikan, terlebih pada sejumlah profesi yang tak memperbolehkan seseorang terdaftar sebagai pendukung calon di Pilkada 2024.
Cara pengecekan NIK dapat dilakukan di situs KPU, https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung
Masyarakat hanya perlu memasukkan 16 digit NIK yang ada di KTP atau Kartu Keluarga (KK).
Cek NIK Dipakai Dukung Calon di Pilkada 2024
Selengkapnya, berikut cara cek apakah NIK dipakai untuk mendukung calon di Pilkada 2024 atau tidak.
- Akses situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung atau klik link ini.
- Masukkan 16 digit NIK yang ingin dicek.
- Centang pada kotak "I'm not robot"
- Lalu klik "Cari"
- Hasil pencarian akan menampilkan status NIK di Pilkada 2024.
Apabil NIK tidak dicatut, maka akan muncul notifikasi sebagai "NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah."
Sementara apabila NIK terdaftar, halaman akan memunculkan identitas NIK dan siapa bakal calon perseorangan yang didukung.
Baca juga: Viral Dugaan Pencatutan NIK KTP Warga Jakarta untuk Dukung Dharma Pongrekun, Bagaimana Cara Ceknya?
Lapor jika Dicatut
Jika tidak merasa memberikan dukungan pada calon di Pilkada 2024, Anda dapat melaporkannya ke Bawaslu setempat.
Laporan dapat dilakukan secara online maupun offline dengan mendatangi posko aduan.
Salah satunya Bawaslu DKI Jakarta yang memiliki layanan aduan terkait pelaporan NIK dicatut.
Masyarakat dapat melapor melalui WA Center di nomor 082-123-123-336.
"Jika Sahabat merasa tidak mendukung calon tertentu, tetapi identitasnya dicatut, laporkan !" tulis akun Instagram @bawasludkijakarta.
Hal senada juga disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo.
Benny mengajak masyarakat yang merasa namanya dicatut padahal tidak memberikan dukungan, agar segera melaporkan hal ini kepada Bawaslu DKI Jakarta.
"Kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Pulau Seribu kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti, kami tunggu ya dan petugas kami akan melayani dengan baik," jelasnya, dikutip dari WartaKotalive.com.
Ia menekankan kepada anggota Bawaslu dari tingkat Kabupaten/Kota hingga kecamatan agar tidak mengabaikan laporan masyarakat.
Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki tugas mulai dalam menjamin kelancaran proses Pemilu tersebut.
"Jangan sampai keberadaan kita tidak terasa atau terasa hampa di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita ada untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada ini, karena itu kita sebagai pengawas mesti bekerja keras mengasah kompetensi dan juga responsif dalam bekerja," ucapnya.
Diketahui, pencatutan NIK untuk mendukung calon di Pilkada 2024 ramai dibicarakan oleh sejumlah warganet di media sosial.
Ini terjadi setelah KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana sebagai calon independen Pilgub Jakarta 2024.
Nah, sejumlah warga DKI mengaku menjadi korban yang identitas NIK di KTP diduga dicatut sepihak untuk mendukung pasangan tersebut.
Warga mengaku, tidak pernah mendukung bahkan belum mengenal betul pasangan tersebut.
Di antara sejumlah nama yang dicatut itu ada nama dua anak mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Bawaslu Jakarta Dorong Warga Lapor yang Namanya Dicatut sebagai Pendukung Dharma-Kun
(Tribunnews.com/Sri Juliati) (WartaKotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)
