TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Benny Susetyo mewanti-wanti bahaya kartel politik membayangi Pilkada serentak 2024.

Benny mengatakan, demokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk menentukan arah kepemimpinan, kini justru digerogoti praktik politik yang mencederai esensinya.

"Pembajakan demokrasi oleh kartel politik semakin mengikis kebebasan rakyat untuk memilih dengan jujur dan tanpa paksaan, ancaman nyata yang menghantui Pilkada mendatang," kata Benny dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Menurutnya, dalam demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, esensi dari demokrasi adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Benny menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan kedaulatan di tangan rakyat serta memberikan hak kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa.

"Namun, kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa praktik-praktik politik yang ada seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur tersebut," ujarnya.

Dia menegaskan, demokrasi seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan.

Sayangnya, kata Benny, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dengan adanya dominasi kartel politik yang terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan yang mendominasi partai politik

Menurutnya, hal tersebut membuat rakyat kesulitan untuk menentukan calon pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.

"Partai-partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi kini seringkali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tersebut, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat," ucap Benny.

Akibatnya, rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan manajerial.

"Sebaliknya, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali adalah mereka yang populer karena citra yang dibangun melalui media, bukan karena kualitas kepemimpinan yang sebenarnya,"

Baca juga: Bamsoet Sebut Kotak Kosong Sebuah Fakta Demokrasi dan Perlu Dihormati

Menurut Benny, hal tersebut membuat demokrasi kehilangan esensi dan maknanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Dia menegaskan, ketika kartel politik menentukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, maka demokrasi kehilangan arah dan tujuannya.

Benny menjelaskan, demokrasi sejatinya adalah ketika rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena tekanan atau pengaruh dari kekuatan tertentu.

"Sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, menegaskan bahwa rakyat harus diberi hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka, bukan yang dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu," ujarnya.

Demokrasi, kata dia, harus memungkinkan rakyat untuk merdeka sepenuhnya dalam menentukan pemimpin mereka.

"Pemaksaan calon pemimpin yang belum mumpuni, yang tidak memiliki kapasitas atau rekam jejak yang jelas, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri," ucap Benny.

Menurutnya, Megawati menginginkan pemimpin sejati yang lahir dari kehendak rakyat dan memiliki kualitas kepemimpinan, bukan hanya pencitraan yang dibangun oleh media atau kekuatan politik tertentu.

"Megawati juga mengingatkan bahwa proses pencarian pemimpin oleh rakyat tidak boleh dimanipulasi. Proses ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite politik," tutur Benny.

Benny menuturkan, demokrasi Pancasila sebagai fondasi menuntut agar pemimpin yang dipilih mampu mengemban amanat rakyat dengan integritas.

Karenanya, dia mendorong agar partai politik mencari pemimpin yang terbaik, bukan hanya sekadar alat untuk meraih kekuasaan.

"Untuk menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, elit politik harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa," tegas Benny.

Benny menuturkan, politik harus menjadi alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar merebut kekuasaan.

"Demokrasi Pancasila harus menjadi acuan dalam berpikir, bertindak, dan bernalar dalam politik. Demokrasi Pancasila harus menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai atau orang yang menggunakan kekuasaannya untuk membeli partai dan menjadikannya sebagai alat kepentingan politik semata," ungkap Benny.

Menurutnya, satu di antara masalah utama dalam demokrasi Indonesia adalah berkembangnya budaya kepalsuan.

Dia menjelaskan, rakyat seringkali digiring untuk memilih pemimpin berdasarkan citra yang dibangun oleh media, bukan berdasarkan realitas yang sebenarnya.

"Akibatnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak selalu memiliki kualitas yang diperlukan untuk memimpin bangsa ini menuju arah yang lebih baik. Socrates dan Plato, dua filsuf besar dari Yunani kuno, telah mengingatkan bahaya demokrasi tanpa arah yang jelas. Demokrasi tanpa diimbangi dengan pendidikan yang baik dan kemampuan untuk memahami realitas akan membuat rakyat mudah terpengaruh oleh mitos dan citra palsu," papar Benny.

Benny mengungkapkan, Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk proses demokrasi.

"Fenomena kotak kosong dan kartel politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, tidak dibenarkan adanya calon tunggal yang sebenarnya mengkhianati amanat dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.

Karenanya, dia menyebut bahwa diperlukan langkah-langkah konkret agar dapat memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan.

"Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran lembaga-lembaga negara yang independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan," ucap Benny.

Baca juga: Benny Susetyo Bicara Kesadaran Kritis Dalam Menentukan Pemimpin Masa Depan

Di samping itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang proses demokrasi, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara-cara untuk mengidentifikasi calon pemimpin yang layak.

"Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara semua komponen ini, demokrasi Indonesia bisa diangkat dari cengkraman politik kartel menuju sistem yang benar-benar berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.