TRIBUNNEWS.COM - PDIP kini ditinggal sendiri setelah koalisi gemuk mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilgub Jakarta 2024.

Kini, PDIP dinilai tengah mengalami dilema setelah 12 partai bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, mengatakan PDIP dalam kondisi serba salah.

Jika bergabung dengan KIM Plus, PDIP disebutnya akan menjadi sasaran cibiran publik.

“Dilemanya bagi PDIP, jika bergabung (dengan KIM Plus) bisa mendapat cibiran dari publik karena selama ini menolak aksi borong partai,” ucap Lili, Senin (19/8/2024), dikutip dari Kompas.com.

Namun, di sisi lain, PDIP tidak bisa sendirian mengusung cagub-cawagub Jakarta.

Sebab, PDIP sebagai peraih kursi DPRD DKI Jakarta terbanyak kedua hanya memperoleh 15 kursi.

PDIP memerlukan koalisi apabila ingin mengusung cagub-cawagub sendiri di Jakarta.

“Tetapi, di sisi lain, sebagai partai peraih kursi (DPRD DKI Jakarta) terbanyak kedua, (justru) tidak bisa ikut mengusung calon,” ujarnya.

Adapun saat ini, hanya tersisa PDIP dan Partai Hanura yang belum bergabung di KIM Plus di Jakarta.

PDIP akan tetap kesulitan mengusung cagub-cawagub meski berkoalisi dengan Partai Hanura.

Baca juga: PDIP Tak Risau Ditinggal Sendiri di Pilkada Jakarta: Kita akan Berkoalisi dengan Rakyat

Pasalnya, Partai Hanura tidak memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta.

Diperlukan setidaknya 22 kursi DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengusung cagub-cawgaub sendiri.

“Saya kira perlu revisi aturan, ada larangan aksi borong partai. Ambang batas pencalonan harus dikurangi, cukup 10 persen. Ambang batas pencalonan kan 20 persen (dari jumlah kursi DPRD)," paparnya.

PDIP Ogah Gabung KIM Plus

Meski ditinggal sendirian, PDIP enggan bergabung dengan KIM Plus.

Hal itu disampaikan politisi PDIP, Mohamad Guntur Romli, saat ditemui Senin (19/8/2024).

Guntur Romli menilai partai-partai yang bergabung ke KIM Plus tidak siap berkompetisi dan berdemokrasi.

Ia menilai, aksi borongan partai semacam ini menjadi bentuk terjadinya oligarki politik.

"Aksi borong partai itu menunjukkan tidak siap berkompetisi dan berdemokrasi. Itu hanya menunjukkan terjadinya 'oligarki politik' yang tujuannya untuk bagi-bagi kekuasaan semata di antara elit, bukan demi pelayanan pada rakyat."

"Maka PDI Perjuangan tidak akan ikut-ikutan mendukung oligarki politik semacam itu, dan kami tidak khawatir ditinggal sendirian karena tetap berkawan dengan rakyat," katanya kepada Tribunnews.com, Senin siang.

Baca juga: PDIP Beri Tantangan KIM Plus usai Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Guntur menegaskan, PDIP akan tetap berusaha agar bisa mencalonkan cagub-cawagub hingga pendaftaran ke KPU Jakarta pada 29 Agustus 2024 mendatang.

Menurutnya, berbagai kemungkinan dapat terjadi hingga menjelang pendaftaran cagub-cawagub Jakarta dibuka.

"PDI Perjuangan di Jakarta adalah parpol pemenangn kedua (di Pemilu 2024), tidak mungkin hanya jadi penonton," ujarnya.

"Ada strategi-strategi yang sudah kami siapkan. Tidak bisa kami sampaikan dulu," jelasnya.

PDIP Tak Risau Ditinggal Sendiri

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menyatakan pihaknya tak masalah meski ditinggal sendirian di Pilgub Jakarta 2024.

Ganjar memastikan PDIP akan berkoalisi dengan rakyat.

"Kalau kita tidak bisa mencalonkan karena tidak ada teman (koalisi) ya kita akan berkoalisi dengan rakyat," kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin.

Meski tak memiliki rekan koalisi, Ganjar yakin PDIP mampu terlibat aktif dan berperan strategis di Jakarta melalui anggota legislatifnya di DPRD.

"Fungsi berikutnya di dalam pemerintah adalah DPRD dan DPRD bisa melakukan sesuatu yang optimal untuk rakyat," tandasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Yohanes/Milani Resti) (Kompas.com)