Rencananya  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menjelaskan ke publik menyikapi putusan MK itu.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait UU Pilkada mengenai aturan pencalonan kepala daerah langsung berlaku begitu  hakim MK mengetok palu.

Hal itu diutarakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD menanggapi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan hari ini Selasa (20/8/2024).

Mahfud yang juga mantan Menko Polhukam ini mengatakan putusan MK tersebut langsung berlaku setelah dibacakan dan diketok dalam sidang hari ini.

"Supaya diingat bahwa putusan MK itu berlaku sejak palu diketok jam 09.51 (WIB). Sejak saat itu juga dilakukan," kata Mahfud di kantor MMD Initiative Jakarta Pusat pada Selasa (20/8/2024).

Mahfud memandang putusan MK tersebut lebih demokratis.

Ia mengatakan pernah menyampaikan persoalan ambang batas tersebut saat Dapat Dengar Pendapat di DPR pada tahun 2018.

Saat itu, kata dia, ia mengatakan aturan terkait ambang batas saat itu tidaklah adil dan agar disesuaikan dengan prinsip keadilan.

Menurutnya, syarat ambang batas bagi partai politik perlu disejajarkan dengan syarat ambang batas bagi calon perseorangan.

"Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini. Dan ini terjadi di lebih dari 36 Pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta yang akan dihadapkan dengan kotak kosong atau calon boneka," kata Mahfud.

"Dan dengan adanya ini jadi lebih adil dan lebih baik sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya," sambung dia.

"Jadi sekarang saya kira KPU sudah tahu, semua sudah dengar dan menurut saya tidak boleh, (ada alasan) 'saya belum mendapat putusan MK’. Putusan MK itu begitu diketok langsung diserahkan saat itu juga, tidak beralasan saya belum menerima putusannya," kata dia.

Menunggu Sikap KPU

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi  DPR RI Achmad Baidowi  mengakui putusan MK bersifat final dan mengikat.

Namun demikian, dia mengatakan KPU RI sebagai lembaga pelaksana Pilkada akan menilai putusan MK itu terlebih dahulu.