Ia menilai pihak yang memborong kursi parpol akan membawa RK melawan kotak kosong.

Atau kemungkinan lain, eks Gubernur Jawa Barat itu akan diarahkan melawan calon boneka yang telah disiapkan dari jalur independen.

“Ya, melawan kotak kosong. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali ya, ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal. KTP-nya dicatut,” tuturnya.

Jika ingin dibuat demikian, Djarot menekankan PDIP bakal melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat.

Kota tersebut, ucap Djarot, adalah percontohan Indonesia sehingga apabila Jakarta saja bisa diatur sedemikian rupa, bukan tak mungkin se-Indonesia bisa diakali seperti itu.

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” ucapnya.

Ia menambahkan, PDIP masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.

Menurutnya, partainya tak berhenti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kalaupun keyakinan itu dipatahkan dengan praktik-praktik pragmatisme dan jual beli atau gorok menggorok partai politik, kami tetap berjuang bersama-sama dengan rakyat, dan menunjukkan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap tegak lurus," kata Djarot.

“Saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan punya 15 kursi di DPRD itu bukan kursi yang bisa diperjualbelikan."

"Kalau kita memperjualbelikan kursi berarti kita memperjualbelikan suara rakyat. Itu komitmen yang kita pegang dan ini akan kita buktikan,” tegasnya.

Sebagai informasi, deklarasi Ridwan Kamil-Suswono dilakukan di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024) siang.

Deklarasi itu dihadiri oleh 12 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lalu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya, dari ke-12 partai tersebut, tiga di antaranya sempat memberikan dukungan kepada Anies maju Pilkada Jakarta.

Namun, PKS dan NasDem yang sudah memberikan dukungan di tingkat DPP justru membatalkannya.

Sedangkan dukungan lain diberikan oleh DPW PKB Jakarta, tetapi di tingkat DPP akhirnya mereka memutuskan merapat ke KIM Plus.  

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus)