TRIBUNNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, mengatakan partainya not for sale (tidak untuk dijual).

Hal ini disampaikan Adian usai PDIP tak bergabung dengan koalisi pendukung Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

“PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Ia lantas mengajak masyarakat untuk duduk dan memikirkan ulang keanehan yang tengah terjadi di Pilkada Jakarta 2024.

Adian meminta publik tetap membuka kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi sebelum pendaftaran ditutup pada 29 Agustus 2024 nanti.

“Beberapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies lalu berubah. Nah, sampai tanggal 29 ada tidak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu dukung Anies? Mungkin dong. Kemungkinan sama saja besarnya," ungkap Adian.

"Harusnya bahwa jangan dipatahkan, jangan ditiadakan, jangan dielakkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamis itu seperti apa."

“Nah, bagaimana sikap PDI Perjuangan? Yang pasti kita akan selalu bersama-sama dengan rakyat,” tegasnya.

Adapun dukungan dari 12 partai politik kepada Ridwan Kamil-Suswono membuat PDIP tak berkutik.

Pasalnya, PDIP tak bisa mengusung pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) sendiri akibat tak memenuhi syarat jumlah kursi di DPRD Jakarta.

PDIP hanya mengantongi 15 kursi di DPRD Jakarta, sedangkan syarat untuk mengajukan pasangan calon ialah 22 kursi.

Baca juga: PDIP Beri Tantangan KIM Plus usai Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, manuver pihak yang membuat semua parpol selain PDIP untuk mendukung Ridwan Kamil bisa dilihat sebagai upaya terakhir untuk membuat partainya tak bisa mengajukan calon lain di Jakarta.

Seandainya PDIP hendak mengusung Anies Baswedan atau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentu tak memenuhi syarat karena parpol lain sudah merapat mendukung RK.

“Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, maka PDIP secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” kata Djarot.

Ia menilai pihak yang memborong kursi parpol akan membawa RK melawan kotak kosong.

Atau kemungkinan lain, eks Gubernur Jawa Barat itu akan diarahkan melawan calon boneka yang telah disiapkan dari jalur independen.

“Ya, melawan kotak kosong. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali ya, ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal. KTP-nya dicatut,” tuturnya.

Jika ingin dibuat demikian, Djarot menekankan PDIP bakal melawan upaya membangun situasi Jakarta yang tidak sehat.

Kota tersebut, ucap Djarot, adalah percontohan Indonesia sehingga apabila Jakarta saja bisa diatur sedemikian rupa, bukan tak mungkin se-Indonesia bisa diakali seperti itu.

“Jakarta menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta,” ucapnya.

Ia menambahkan, PDIP masih terus berkomunikasi dengan petinggi parpol yang berusaha disatukan untuk Ridwan Kamil.

Menurutnya, partainya tak berhenti mengingatkan pentingnya mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih, berintegritas, antikorupsi, antinepotisme, dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kalaupun keyakinan itu dipatahkan dengan praktik-praktik pragmatisme dan jual beli atau gorok menggorok partai politik, kami tetap berjuang bersama-sama dengan rakyat, dan menunjukkan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap tegak lurus," kata Djarot.

“Saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan punya 15 kursi di DPRD itu bukan kursi yang bisa diperjualbelikan."

"Kalau kita memperjualbelikan kursi berarti kita memperjualbelikan suara rakyat. Itu komitmen yang kita pegang dan ini akan kita buktikan,” tegasnya.

Sebagai informasi, deklarasi Ridwan Kamil-Suswono dilakukan di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024) siang.

Deklarasi itu dihadiri oleh 12 partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Lalu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya, dari ke-12 partai tersebut, tiga di antaranya sempat memberikan dukungan kepada Anies maju Pilkada Jakarta.

Namun, PKS dan NasDem yang sudah memberikan dukungan di tingkat DPP justru membatalkannya.

Sedangkan dukungan lain diberikan oleh DPW PKB Jakarta, tetapi di tingkat DPP akhirnya mereka memutuskan merapat ke KIM Plus.  

(Tribunnews.com/Deni/Fransiskus)