TRIBUNNEWS.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDIP dan Anies Baswedan.

Bagaimana tidak, kini PDIP bisa mengusung sendiri calon gubernur (cawagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) jagoannya di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut putusan terbaru MK, pencalonan kepala daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di provinsi maupun kabupaten/kota tersebut.

Untuk Jakarta, dengan DPT 8,2 juta, syarat pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada Pileg sebelumnya.

Hal ini membuat PDIP yang meraih 14,01 persen suara, berpeluang mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Namun, PDIP memberi satu syarat khusus untuk Anies.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan, Anies harus menjadi kader PDIP terlebih dahulu untuk bisa maju lewat partainya di Pilkada Jakarta.

Komar pun mengungkit pengalaman PDIP ditinggal kadernya.

"Ya itu nanti kita melihat. Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman," ucap Komarudin, ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Komar menegaskan PDIP enggan jatuh di lubang yang sama.

Karena itu, kini PDIP mengharuskan Anies menjadi kader jika ingin diusung di Pilkada Jakarta mendatang.

Baca juga: Usai Putusan MK: PKS Komitmen Usung RK-Suswono, NasDem Ogah Berandai-andai soal Dukung Anies Lagi

"Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan, kan gitu. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama apalagi manusia," imbuhnya.

Menurut Komarudin, PDIP pada dasarnya tetap memprioritaskan kader sendiri untuk diusung di Pilkada.

Terlebih, PDIP memiliki sejumlah kader potensial. Di antaranya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat.