TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR akan menggelar Sidang Paripurna pagi ini, Kamis (22/8/2024) untuk mengesahkan beleid yang mengatur perubahan keempat Undang-Undang Pilkada atau RUU Pilkada.

Menurut laman DPR RI, Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 akan diselenggarakan pada pagi ini sejak pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, kemarin, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan agenda pengesahan RUU Pilkada telah disepakati oleh Badan Musyawarah atau Bamus DPR.

“Berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat,” kata Awiek usai rapat pembahasan RUU Pilkada di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Apa yang bisa kita ketahui jelang Sidang Paripurna Sejauh Ini?

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati revisi Undang-undang Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Revisi UU Pilkada yang dikebut dalam sehari itu berisi poin-poin yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalonan hingga syarat usia calon kepala daerah.

RUU Pilkada itu disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (21/8/2024) sore.

Sebanyak 8 fraksi di DPR menyatakan setuju dengan keputusan tersebut. Hanya Fraksi PDI-P yang tegas menolak.

Fraksi PDI Perjuangan meminta nota keberatan pada rapat paripurna nanti apabila pembahasan RUU Pilkada menegasikan Keputusan MK nomor 60 dan 70.

Lalu, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat pembahasan RUU ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.

Pengambilan keputusan tersebut dihadiri langsung perwakilan pemerintah antara lain Menkumham Supratman Andi Agtas dan Mendagri Tito Karnavian.

Perwakilan DPD RI terlihat juga hadir.

Apa saja perubahan dalam RUU Pilkada?

Terdapat sejumlah perubahan dalam RUU Pilkada ini.

Pertama, Baleg mengakali Putusan MK yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Baleg mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Dengan aturan ini, maka PDI-P tetap tak bisa mengusung calon di Jakarta, karena partai lain sudah bersatu dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

KIM Plus pun cukup bertarung dengan calon independen.

Soal usia calon kepala daerah.

Baleg tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung, bahwa usia dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan sebagaimana yang ditetapkan MK.

Dengan aturan ini, maka putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang belum genap berusia 30 tahun, tetap memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada level provinsi.

Mahasiswa demo

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024).

"(Aksi unjuk rasa) besok," kata Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Rabu (21/8/2024) malam.

Satria menyerukan kepada seluruh kampus di 14 wilayah dan juga lapisan masyarakat untuk melakukan aksi massa di wilayah masing-masing.

Khusus untuk wilayah Jakarta, ia menyampaikan masyarakat dan mahasiswa dapat merapatkan barisan aksi di depan Gedung DPR.

"Bergabung pada aksi massa di DPR RI untuk kampus dan masyarakat sekitar Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024," jelasnya.

Kata Satria, BEM SI mengecaman hasil rapat panja UU Pilkada dan Baleg yang menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang batas usia pencalonan pilkada.

"Tidak sekali dua kali, Presiden Jokowi beserta kroni-kroninya membangkangi konstitusi, membajak legislasi, mengkhianati amanat reformasi terhadap demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, BEM SI menuntut DPR agar tidak membangkan amanat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 tentang ketentuan ambang batas pencalonan calon kepala daerah di Pilkada.

“Kami menuntut kepada DPR untuk tidak membangkangi putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 dan menjadikannya final serta mengikat," imbuh Satria.

Sebagai informasi, sejumlah kelompok masyarakat menyerukan aksi unjuk rasa. Hal itu dilakukan merespons hasil rapat panja UU Pilkada dan Baleg DPR yang menganulir putusan MK terkait ambang batas pencalonan Pilkada.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan bagian pokok permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait norma UU Pilkada yang mengatur ambang batas pengusungan calon di Pilkada.