Nasib Anies usai DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada: PDIP Beri Syarat Khusus, Siap Nurut Megawati?
Teka-teki nasib Anies usai putusan MK: Peluang diusung PDIP terbuka lebar, siap nurut Megawati?
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, nasib Anies Baswedan belum juga pasti.
Setelah DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada, PDIP belum juga memberi kepastian mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.
Padahal, pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada itu membuka jalan PDIP mengusung calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) sendiri di Jakarta.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, justru sempat memberi sinyal ogah mengusung Anies yang bukan kader partainya.
Saat ini, hanya PDIP harapan Anies untuk bisa mengusungnya maju di Jakarta.
Sementara 12 partai lainnya, termasuk PKS, NasDem, dan PKB memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.
Hingga saat ini, baru Partai Buruh yang telah mendeklarasikan dukungan untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Megawati: Anies Mau Nurut Gak?
Megawati sempat memberikan sinyal menolak usung Anies pada Pilkada Jakarta 2024.
Hal itu, disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato pengumuman pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Kamis (22/8/2024).
Megawati mulanya menyinggung desakan sejumlah pihak agar PDIP mengusung Anies di Jakarta.
Baca juga: Syarat Anies Diusung PDIP : Megawati Minta Nurut, Hasto Sebut Tak Perlu Jadi Kader
Ia mengaku heran dengan munculnya sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Satgas Hitam.
Satgas ini sempat mendatangi markas PDIP dan mendesak partai banteng mengusung Anies.
Megawati lantas meminta Anies untuk menurut jika ingin diusung PDIP.
"Eh enak aja ya ngapain gua suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDIP? Kalau mau sama PDIP jangan gitu dong. Mau gak nurut?" ujar Megawati di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024).
