(T): Dan setelah itu Anda melapor ke Pak Jokowi?

(J): Tentunya pertama saya minta izin ke istri. Kedua, bagian dari profesionalisme saya, etika bekerja, dan dalam pemerintahan saya minta izin Presiden. Karena betul yang mengangkat saya sebagai pembantu Presiden adalah Presiden.

Saya minta izin beliau. Beliau tertawa terbahak-bahak yang sudah saya sampaikan. Karena memang beliau beranggapan bahwa yang amanah yang sudah diputuskan Ibu, itu seyogianya saya jalani.

Kepada Pak Jokowi pun saya mengatakan enggak gitu. Di hari Senin, kemudian di hari Selasa pagi. Dan menjadi iya itu, terus terang baru hari Selasa jam setengah 8 malam.

(T): Waktu ngobrol dengan Pak Jokowi, Anda diminta untuk konsentrasi ke Cagub dan meninggalkan Kabinet?

(J): Saya profesional. Tentunya menjalankan tugas yang amanah yang sudah saya terima, termasuk menjadi calon gubernur ini. Saya sungguh-sungguh melakukan itu.
Saya tanya beliau, Pak, kalau memang di ini saya segera mundur. Beliau mengajukan, aturannya bagaimana? Aturannya memang tidak perlu mundur. Yang mundur itu ASN, Polisi, kemudian DPR, dan TNI. Kalau pejabat negara kan enggak. Jadi saya sampaikan juga, Pak, tapi saya akan konsentrasi untuk maju di Pilgub ini. Kalau memang saya maju, saya pasti akan konsentrasi. Saya enggak mau setengah-setengah.

Tapi memang kan ini penetapannya baru tanggal 22 September. Dengan demikian, ya saya juga minta izin ke beliau. Saya akan tetap melakukan konsolidasi ke bawah. Dan untuk itu memang harus keliling ke seluruh wilayah Jakarta. Beliau menyampaikan, bisa enggak keliling 12 titik, Pak? Baik, saya pasti bisa. Kenapa saya bilang pasti bisa? Pada hari pertama mendaftar saja, saya sudah keliling 9 titik.

Dan itu memang ya, saya ini kan memang orang di partai lama. Pernah menjadi wakil Sekjen, dan Sekjen saya tahu itu. Sehingga dengan demikian amanah yang diberikan oleh Ibu ini tentunya saya junjung tinggi.

(T): Setiap orang yang ikut kontestasi itu kan selalu punya janji. Anda sendiri janjinya apa untuk warga Jakarta?

(J): Jadi yang pertama, saya sudah sepakat sama Bang Dul (Rano Karno, red). Saya bilang sama Bang Dul, Bang, pokoknya kalau kita diberi amanah maju berdua, kita jangan membawa politik identitas, politik agama, kita berkompetisi secara riang gembira, menawarkan gagasan.

Gagasannya sebenarnya sudah ada acuannya. Karena acuannya itu undang-undang nomor dua tahun 2024. Bahwa Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota pusat perekonomian nasional dan kota global. Arti dari kota global, maka Jakarta harus berinteraksi dengan dunia internasional, dan harus menjadi friendly bagi investor yang akan datang di Indonesia.

Dan itulah yang kemudian kami rumuskan berdua dalam visi-misi dan dalam program kami nanti. Karena yang namanya Gubernur Jakarta itu acuannya undang-undang tersebut.

(T): Jadi janji Anda dan Rano Karno adalah menjadikan Jakarta friendly kepada investor?

(J): Friendly kepada investor, juga kepada warganya. Tentunya supaya mereka berkehidupannya lebih baik, lebih mudah, lebih bahagia, dan juga fasilitasnya kita perbaiki. Itu yang menjadi penting.