TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh meminta agar partainya tidak diprioritaskan dalam penunjukan menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Surya Paloh meminta Prabowo memprioritaskan partai-partai politik yang telah memberikannya dukungan pada Pilpres 2024 kemarin. 

Partai Nasdem sendiri merupakan partai yang mendukung rival Prabowo-Gibran, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

"Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo," ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Ia menekankan agar Nasdem dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir Prabowo untuk mengisi kursi menteri. 

"Jadi, kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu paling ujung saja, paling belakang saja. Bukan nomor satu,” ujarnya. 

Nasdem, kata Paloh, akan tetap menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran, meskipun tidak mendapatkan kursi menteri. 

Menurutnya ini soal proses pendidikan dan etika politik. 

Paloh menuturkan, Nasdem ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bergabung dengan pemerintahan tidak selalu harus mendapat jatah kursi menteri. 

"Ini adalah proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan."

"Kalaupun tidak bisa sepenuhnya (masuk kabinet), tapi apa yang masih tersisa sebagai komitmen, konsistensi sikap untuk tetap memiliki asas kepantasan dan kepatutan," tuturnya.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Sandiaga Uno Akui Belum Dapat Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Nasdem" Kami 'Mendengar dan Mematuhi'

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya juga menanggapi soal jatah menteri dari presiden terpilih RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, partai besutan Surya Paloh itu akan taat apapun keputusan dari Prabowo.

Hal yang pasti, Willy menuturkan bahwa NasDem sudah berkomitmen mendukung pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo.

"Kita samina wa athona (mendengar dan patuh--red) sama presiden terpilih," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Willy menjelaskan NasDem juga telah membuktikan hal tersebut selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, NasDem tidak pernah memberikan kriteria mengenai kandidat menteri. 

"Kita nggak punya preferensi teman-teman bisa lihat bagaimana Nasdem terhadap pak Jokowi itu hak prerogatif presiden."

"Beliau yang putuskan jadi Nasdem tidak punya kriteria dan preferensi," jelasnya.

Ia menuturkan jika nantinya Prabowo minta kader NasDem mendapat jatah menteri, maka nantinya penentuan namanya akan ditentukan oleh Surya Paloh.

"Itu Pak Surya aja," pungkasnya.

Prabowo Bentuk Zaken Kabinet 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo akan membentuk zaken kabinet. 

Zaken kabinet merupakan kabinet yang terdiri dari para pakar di bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). 

Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri diisi dari orang yang memiliki keahlian. 

Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang."

"Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.

(Tribunnews.com/Milani Resti/ Igman Ibrahim)