GPK Desak Usut Kasus Pemalsuan Surat Pencabutan Dukungan terhadap Kader PPP di Pilkada Kalsel
PP GPK mendesak agar DPP PPP mengusut hingga tuntas atas terjadinya pemalsuan surat pencabutan dukungan terhadap Pasangan Calon Aditya-Said Abdullah.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang penetapan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Minggu (22/9/2024) lalu, muncul gejolak yang dipicu dengan adanya surat pencabutan dukungan terhadap Pasangan Calon Aditya - Said Abdullah yang diusung oleh PPP bersama beberapa partai non kursi.
Surat pencabutan dukungan itu berasal dari DPP PPP Nomor: 3920/IN/DPP/IX/2024 Perihal: Pembatalan Surat Keputusan dan B.Persetujuan.Parpol.KWK tanggal 19 September 2024.
Baca juga: Awasi Kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Lombok Utara Libatkan Elemen Masyarakat
Surat itu ditandatangani oleh Plt Ketum PPP Mardiono dan Arwani Thomafi selalu Sekretaris Jenderal dan berstempel warna hijau DPP PPP.
Namun belakangan setelah KPUD Banjarbaru meminta klarifikasi kepada DPP PPP, Arwani Thomafi selalu Sekjen DPP PPP menyatakan bahwa surat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh DPP PPP.
Dengan demikian surat tersebut dinyatakan palsu.
Terkait hal itu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (PP GPK) Adrian Azhari Harahap mendesak agar DPP PPP mengusut hingga tuntas atas terjadinya pemalsuan surat tersebut demi menjaga marwah dan nama baik PPP.
"GPK mendesak kepada DPP PPP agar diusut hingga tuntas terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut, ini demi menjaga marwah dan nama baik PPP," tegas Adrian, Jumat (27/9/2024).
Adrian menambahkan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja ingin mempermainkan nama baik PPP.
Sebab, Plt Ketum dan Sekjen adalah simbol tertinggi pimpinan partai yang tanda tangannya dipalsukan.
Patut diduga ada pihak yang ingin menjatuhkan nama baik partai.
Baca juga: Prediksi Pilawali Banjarbaru Kalsel, Nasib Petahana hingga Bacalon yang Akan Hadapi Kotak Kosong
"Kami minta DPP tidak tinggal diam, laporkan ke polisi agar peristiwa demikian tidak terulang lagi," terang Adrian.
"Usut hingga tuntas, siapa pelakunya, atas perintah siapa dan apa motifnya. Jangan main-main dengan nama baik institusi partai kami, ini partai warisan ulama," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Banjarmasin Post, sejak sore hingga malam hari, penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru belum selesai dilakukan.
