TRIBUNNEWS.COM - Caleg terpilih yang dipecat keanggotaannya dari PDI Perjuangan (PDIP) yakni Tia Rahmania mendatangi Mabes Polri pada Jumat (27/9/2024) kemarin.

Tak sendiri, Tia datang ke Mabes Polri dengan ditemani oleh Kuasa Hukumnya, Jupriyanto Purba.

Jupriyanto menuturkan, tujuannya mendatangi Mabes Polri adalah untuk melakukan konsultasi langkah-langkah hukum terkait pemecatan yang dilakukan PDIP kepada Tia Rahmania.

Bagi Jupriyanto konsultasi hukum ini dinilai penting karena pihaknya menduga ada rekayasa yang dilakukan oleh elite PDIP dan mendahului keputusan Mahkamah Partai.

“Pak Hasto Sekjen menyampaikan di bulan Juni tanggal 5, bahwa yang menjadi DPR itu adalah Bonnie (Triyana)."

"Artinya apa, dia sudah mendahului keputusan Mahkamah Partai,” kata Jupriyanto dilansir WartakotaLive.com, Sabtu (28/9/2024)

Lebih lanjut Jupriyanto menyayangkan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di hadapan beberapa orang yang hadir dalam pelatihan nasional tim pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Hotel Seruni, Cisarua, Kabupaten Bogor, 5 Juni 2024 waktu lalu.

“Kita menduga, ini semacam rekayasa tapi statementnya Pak Hasto selaku Sekjen menyampaikan itu di depan orang banyak."

"Dengan kata-kata 'Bonnie terpilih sebagai anggota DPR, walaupun banyak rintangan walaupun banyak liku-liku' pada bulan Juni,” ucap Jupriyanto. 

Jupriyanto pun menyebut kini Sekjen PDIP sudah melegitimasi Bonnie Triyana sebagai anggota DPR terpilih, padahal proses sengketa di mahkamah partai belum ada putusan resmi.

Selain itu, Mahkamah Partai juga baru mengeluarkan putusan resminya pada 3 September 2024 lalu.

Baca juga: Klarifikasi Tia Rahmania soal Dugaan Penggelembungan Suara, Ambil Langkah Hukum Demi Cari Keadilan

"Artinya sebelum putusan Mahkamah Partai keluar ini sudah digiring. Sekelas Sekjen loh bisa menyampaikan seperti itu. Ada videonnya, boleh di cek," imbuhnya. 

Jupriyanto menambahkan, ia datang ke Mabes Polri untuk membersihkan nama baik Tia Rahmania.

Ia juga ingin melakukan klarifikasi ke Mabes Polri terkait kasus dugaan penggelembungan suara.

"Inilah mau kita klarifikasi ke Mabes Polri, ingin kita nama baik bu Tia bersih. Ini kan politik kedepannya melekat bahwa bu Tia disebut sebagai melakukan kejahatan penggelembungan suara partai."

"Itu kan merusak kehormatan dia sebagai dosen sebagai ibu rumah tangga nah itulah yang tidak mau," terang Jupriyanto.

Bantah Lakukan Penggelembungan Suara di Dapilnya pada Pileg 2024

Mantan politisi PDIP, Tia Rahmania, membantah soal tuduhan bahwa dirinya melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024, yang membuatnya dipecat dari partai. 

"Ada tuduhan-tuduhan kepada Bu Tia, bahwa dia melakukan penggelembungan suara, padahal faktanya kalau kita lihat putusan bawaslu Provinsi Banten, dikatakan kalau bu Tia tidak terlibat," kata kuasa hukum Tia Rahmania, Jupriyanto Purba,  Jumat (27/9/2024).

Diketahui, Tia Rahmania mulanya merupakan caleg DPR RI terpilih dari hasil Pileg 2024. Ia berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten I dengan nomor urut 2.

Namun, pada 3 September 2024, Mahkamah PDIP memberhentikan Tia Rahmania karena dinilai terbukti melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan dirinya, sebagaimana temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten.

Baca juga: Tia Rahmania Bantah Lakukan Penggelembungan Suara di Dapilnya pada Pileg 2024

Dalam sidang Mahkamah PDIP itu, turut divonis kasus serupa yang dialami oleh Rahmad Handoyo dari Dapil Jateng V.

Bawaslu Banten pada 13 Mei 2024 menemukan bahwa ada pelanggaran penggelembungan suara yang menguntungkan Tia Rahmania, yang melibatkan delapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di delapan kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang).

Jupriyanto mengatakan, putusan Bawaslu itu dijadikan dasar Mahkamah PDIP untuk melakukan pemecatan Tia sebagai caleg sekaligus kader.

"Kalau kita lihat pertimbangan mahkamah partai, di situ dikatakan, Bu Tia ada mengambil suara Hasbi (Hasbi Asyidika) 51, suara partai 10, 251, suara partai 10, tapi dalam amar putusan mengatakan Bu Tia melakukan penggelembungan suara 1.600 sekitar itu," kata Jupriyanto.

Baca juga: Soal Pemecatan Tia Rahmania, Puan Sebut PDIP Punya Mekanisme Internal: Kronologinya Tanya DPP

Bahkan, sampai hari ini, Tia belum diberitahu secara resmi soal putusan Mahkamah PDIP.

"Jadi, kami belum dapat sampai dengan saat ini. Baru yang kita dapatkan surat pemecatan sebagai anggota partai, itu pun kemarin bukan pada saat dikeluarkan KPU. Tapi kemarin baru dikirim surat pemecatannya ke Bu Tia," kata dia.

"Seharusnya ini kan tidak patut. Harusnya putusan partai diserahkan, pemecatan diserahkan sebelum KPU mengeluarkan bukti sebagai salah satu calon anggota DPR RI dilantik. Ini yang menurut kita tidak patut dan tidak wajar," tandasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Datangi Bareskrim, Kuasa Hukum Sebut Ada Dugaan Rekayasa Dibalik Pemecatan Tia Rahmania.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni)(WartakotaLive.com/Alfian Firmansyah)

Baca berita lainnya terkait Pemilu 2024.