Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPUD Jakarta menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil Gubernur Jakarta yang berlangsung pada Minggu (6/10/2024).

Debat itu dihadiri langsung oleh paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Ketiga paslon pun menyampaikan visi misi serta saling lempar pertanyaan terkait permasalahan yang ada di Jakarta.

Merespons soal debat tersebut, Direktur Badan Pemantau Pilkada NU Jakarta, Abdul Aziz menilai bahwa debat perdana itu berlangsung normative. 

Dimana, banyak substansi yang tidak didalami oleh tiga pasangan calon.

Dia pun mencontohkan soal isu transformasi Jakarta menjadi kota global yang tidak banyak dieksplorasi dalam debat dan masih sangat normatif disampaikan semua pasangan calon .

“Padahal sesuai UU No.2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terdapat agend apenting yang harus menjadi perhatian seperti pemerintah daerah di wilayah aglomerasi , sinkronisasi tata ruang, transportasi, dan lain sebagainya,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Dia juga melihat bahwa perdebatan tentang transformasi Jakarta sebagai kota finansial global tidak muncul. Semua pasangan calon hanya terjebak pada masalah prosedural di tingkat lokal.

“Kami menyarankan agar pada debat selanjutnya perlu didalami tentang transformasi Jakarta menjadi kota global dan teknis koordinasi  serta sinkronisasi wilayah aglomerasi sebagaimana amanat UU No.2 tahun Thn 2024,” terang Aziz.

Selain masalah pembahasan yang tidak mendalam, Aziz juga menyoroti kondisi debat yang masih kurang kondusif. Sebab, banyak penonton di lokasi debat yang berbuat gaduh dan tidak tertib. Mereka meneriakkan yel-yel yang mengganggu jalannya debat.

“Pada debat selanjutnya perlu perlu meningkatkan ketertiban pengunjung dan tindakan sesuai tata tertib berlaku,” ujar Aziz.

Dia juga meminta semua pasangan calon tidak menyampaikan statement yang spekulatif dan tidak mencerdaskan. 

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Jakarta: Ridwan Kamil & Pramono Adu Program, Retorika RK Dinilai Lebih Baik

Terlebih statemen yang dikaitkan dengan peluang penerimaan Dana Transfer yang ‘lebih besar’untuk Jakarta, dimana hal ini dapat menyuburkan perilaku ‘kolutif’ dalam tata kelola pemerintahan dan tidak sesuai dengan semangat pelaksanaan Good Governance.