Laporan Wartawan Tribunnews, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama-nama calon menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belakangan sudah mulai muncul. Salah satu yang menjadi sorotan adalah calon menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pakar Kebijakan Publik, Riko Noviantoro mengatakan kandidat menteri BUMN harus berlatar belakang profesional serta harus bisa membaca peta ekonomi nasional.

"Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan kedua dari kalangan profesional," ujar Riko dalam pernyataannya, Jumat(11/10/2024).

Baca juga: Gibran Sebut Susunan Kabinet Hampir Rampung: Prabowo Sudah Pilih Orang-Orang Terbaik

Menurutnya Menteri BUMN erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional. Dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat.

"Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi bagaimana melihat peta ekonomi kita," kata Riko.

Selain itu, calon menteri BUMN menurut Riko Noviantoro harus tidak terkait dengan cawe-cawe politik praktis. Karena jika demikian bisa mengganggu kinerja BUMN.

Anggota DPR RI Harris Turino tidak sependapat dengan syarat cawe-cawe politik yang disampaikan Riko. Sebab bagaimanapun Presiden Terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih calon terbaik.  

"Siapapun presidennya memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi, tidak usah dipersoalkan," kata Harris.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut, permasalahan yang mesti ada sosok calon menteri BUMN ke depan haruslah bermoral. Bukan apa-apa, kementerian ini mengelola keuangan negara yang tidak sedikit.

"Sepuluh ribu triliun itu duit gede," kata Harris dalam diskusi yang menggandeng Promedia TV tersebut.

Legislator dari Dapil Jateng IX itu menambahkan, selain soal moral calon menteri BUMN ke depan sebenarnya sangat simpel. Yakni berani bilang NO.

Baca juga: Wajah Semringah Elite PKS Setelah Diterima Masuk Kabinet Prabowo: Kita Gabung di Pemerintahan

"Menteri BUMN yang berani ngomong NO ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu," katanya.

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang sebelumnya bermitra dengan BUMN, Harris Turino menyinggung bagaimana ada perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan pelat merah lainnya.

Padahal, sangat terang diketahui jika perusahaan yang akan diakuisisi itu kondisinya sakit. Namun dengan segala macam alasan, dipaksa mengakuisisi perusahaan tersebut.

"Saya tidak menyebut bumnnya, tetapi atas nama segala macam diminta menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu. Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang NO!" tutupnya.