Presiden Prabowo Diminta Tindak Tegas Aparat Penegak Hukum dan ASN Tak Netral di Pilkada 2024
Presiden Prabowo Subianto diminta menindak tegas aparat penegak hukum yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2024.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Feri Amsari meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas aparat penegak hukum yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2024.
Apalagi kata Feri, Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk tidak akan ikut campur atau cawe-cawe pada Pilkada.
"Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan," kata Feri di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Feri meminta seluruh aparatur menjalankan perintah presiden untuk menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada.
Baca juga: Survei Litbang Kompas di Pilkada Jateng 2024: Emak-emak Suka Lihat yang Kekar
"Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata," tegasnya.
Feri juga menyinggung soal Undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu.
Termasuk, sejumlah sanksi yang bakal diterima bagi para aparat dan ASN yang berani melakukan pelanggaran.
"Di dalam undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana," ucap Feri.
Karenanya, Feri mengingatkan semua aparatur untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Sekarang patuhi Undang-undang atau tidak? Itu saja. Atau kita mengabaikan proses kecurangan ini terjadi dan mengabaikan ketentuan Undang-undang," imbuhnya.
PDIP Temukan Dugaan Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024
Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ronny Talapessy, mengatakan pihaknya menemukan dugaan cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut ditandai dengan dugaan keterlibatan sejumlah Kapolda seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, dalam proses Pilkada 2024.
Baca juga: Anggota Komisi II DPR Minta Aparatur Negara Harus Netral di Pilkada 2024
"Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitu pun calon gubernurnya Ahmad Luthfi pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024," kata Ronny di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
