Penyebaran hoaks yang masif dan sistematis tidak bisa dihentikan hanya oleh segelintir organisasi. Perlu adanya kolaborasi yang lebih luas dari berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Semua pihak memiliki peran strategis dalam menyebarkan kebenaran dan melawan disinformasi yang berpotensi merusak proses demokrasi. 

Koalisi Cek Fakta menjadikan Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2024 sebagai event kolaborasi berbagai elemen.

“Dengan berkolaborasi, kita akan lebih kuat dalam melawan hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024,” ujar Program Manager Cek Fakta dari Mafindo, Puji F. Susanti.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, merumuskan strategi, serta memperkuat kerja sama dalam menekan persebaran hoaks.

Dalam acara di Hotel Lumire Jakarta, Rabu (7/10/2024), sejumlah topik dibahas dari mulai hoaks berbasis artificial intelligence (AI), strategi dan mitigasi menghadapi gangguan informasi, hingga kerja sama antara CSO dan pemerintah. Dalam acara yang disiarkan langsung melalui zoom dan akun Youtube Mafindo, Koalisi Cek Fakta  bersama elemen masyarakat dan pemerintah (pentahelik) melakukan Penandatanganan Bersama dan  Deklarasi Pencegahan Gangguan Informasi Jelang Pilkada 2024.

IFCS 2024 kali ini dibuka dengan keynote speech oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyampaikan, cek fakta merupakan pilar utama membangun peradaban bermartabat serta menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi menjadi berkualitas dan berintegritas terhindar dari berita hoaks maupun ujaran kebencian.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus disuguhi pendidikan politik yang bertanggungjawab. Sehingga dalam menentukan pilihannya dalam Pilkada dilandaskan pada kebenaran pengetahuan dan informasi akurat tentang figur kandidat, visi-misi serta program kebijakan masing-masing pasang calon”

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel pertama bertema Strategi menjaga Demokrasi dalam Rangka Mengatasi Gangguan Informasi Menjelang Pilkada di Ruang Digital.

Yos Kusuma dari Google News Partnerships menyampaikan, Google memahami bahwa menanggulangi misinformasi merupakan tanggung jawab bersama, terutama selama proses demokrasi yang krusial seperti pemilu.

Melalui kemitraan kami dengan CekFakta, kami bekerja sama erat dengan jaringan jurnalis dan organisasi berita Indonesia yang luas untuk memeriksa fakta klaim, membantah narasi palsu, dan mempromosikan literasi informasi di seluruh negeri.

Sementara itu Adi Marsiela selaku koordinator Cek Fakta mengatakan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak memiliki tantangan tersendiri bagi pemeriksa fakta.

Selain belum pernah ada pemilihan serentak dengan skala seperti ini, potensi penyebaran informasi bohong bisa jadi hanya berputar di wilayah masing-masing. Koalisi CekFakta, yang di dalamnya ada setidaknya 103 media dari berbagai wilayah di Indonesia,  berupaya mengatasi hal ini dengan melakukan pemantauan terkait penyebaran informasi bohong tersebut.

Kolaborasi dengan penyelenggara pemilihan umum seperti Badan Pengawas Pemilu untuk bantu menyebarkan konten hasil periksa fakta, merupakan salah satu upaya mengurangi sebaran informasi bohong dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak kali ini.” 

Selain Google dan Cek Fakta, diskusi semakin semarak karena hadir pula August Mellaz (anggota KPU), Khoirun Nisa Agustyati (Perludem), dan Marroli Jeni Indarto selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Digital.