Tito Singgung Janji Nyeleneh Para Calon Kepala Daerah, Ubah Beras Jadi Padi hingga Naikkan Inflasi
Tito menyinggung janji-janji para cakada yang terkesan nyeleneh, ada yang mengubah padi menjadi beras hingga menaikkan inflasi.
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkelakar soal janji-janji politik sejumlah calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Tito mengatakan dulu sering terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan daerah karena para kepala daerah memiliki janji politik masing-masing.
Baca juga: Gubernur Lemhannas Sebut Pilkada Papua Rawan Diganggu Kelompok Separatis
"Saya akan bangun jembatan yang panjang, infrastruktur, sekolah gratis, jalan yang ada di situ. Itu janji politik," kata Tito dalam sambutannya di Rakor Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Rabu (13/11/2024).
Tito bahkan menyinggung janji-janji para cakada yang terkesan nyeleneh.
"Ada yang punya janji politiknya akan membuat inovasi, mengubah padi menjadi beras," kata Tito yang disambut tawa para peserta rakornas.
Namun, Tito tak menyebut nama calon kepala daerah itu.
Tito juga menyinggung janji politik seorang calon kepala daerah dengan bahasa yang tinggi.
"Ada lagi yang punya janji hebat, 'Kalau saya bupati, saya naikkan ekonomi mikro, dorong ekonomi makro, supaya inflasinya naik terus. Mantap. Saya bilang gitu," ujar Tito.
Baca juga: Mensos Siap Ikuti Keputusan Kemendagri Setop Penyaluran Bansos Selama Pilkada 2024
"Inflasi harga naik terus. Kau langsung didemo sama rakyat. Dia enggak mengerti apa itu ekonomi mikro, ekonomi makro. Apapun itu namanya janji politik terlepas dari kualitasnya," seloroh Tito.
Tito menjelaskan alasan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 digelar di tahun yang sama dengan pilpres dan pileg untuk pertama kalinya.
Tio menyebut hal tersebut dilakukan agar kebijakan presiden senada dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota.
Dia mengatakan ke depan pembangunan jangka menengah lima tahunan akan harmonis.
"Di lapangan bagaimana kita lihat benturan ketidakharmonisan kepala daerah, antara yang provinsi dengan kabupaten, apalagi mereka ada pengaruh unsur politik, karena mereka kan kebanyakan kader politik atau didukung partai politik," pungkasnya.
