Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengutarakan harapannya, agar tidak ada lagi pihak yang menilai kalau aparat kepolisian turut terlibat dalam Pilkada di Indonesia.

Terlebih kata dia, belakangan ini ada penilaian kalau Polri ikut membantu dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah tertentu.

Baca juga: Isu Partai Coklat dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari Kambing Hitam

"Kita berharap supaya Pilkada ini tidak lagi ada isu-isu terkait seolah-olah polisi dipakai alat negara untuk memenangkan seseorang di dalam Pilkada ini," kata Sahroni saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pasalnya menurut Sahroni, aparat kepolisian saat ini sudah bekerja dengan baik.

Sementara, perihal dengan agenda pemenangan dari setiap pasangan calon kepala daerah merupakan strategi dari masing-masing kubu.

Karena itu, dirinya menganggap wajar dalam sebuah kontestasi ada pasangan calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah.

"Pilkada menang kalah biasa biasa, tinggal tergantung pada skenario permainan atau pola cara memenangkan paslonnya, itu kan masing-masing punya strategi," ujar Sahroni.

Meski begitu, Bendahara Umum DPP Partai NasDem tersebut mengakui, sejatinya memang masih banyak kinerja Polri yang harus diperbaiki.

Bahkan pihaknya sebagai mitra di pemerintahan, selalu mengawasi kinerja institusi Bhayangkara itu seraya juga memberikan evaluasi atas kritik dari masyarakat yang dilayangkan kepada Polri.

Baca juga: Jateng Kandang Bansos dan Parcok, Rocky Gerung : Wujud Kejengkelan PDIP pada Jokowi

"Nah kita mitra di komisi III mengawasi itu langkah upaya apa yang menjadi sorotan publik misalnya kekurangan dari kinerja polisi itu yang kita akan lakukan, kritik-kritik dan polri harus mengevaluasi, bukan menarasikan selalu, 'wah ini dipakai alat negara jangan'," kata dia.

PDIP Soroti Keterlibatan Parcok di Pilkada

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan pihaknya terhadap pelibatan anggota Polri di Pilkada 2024. 

PDIP bahkan memiliki julukan tersendiri untuk kelompok Polri yang diduga terlibat dalam Pilkada sebagai Partai Cokelat atau Parcok.

Terkait hal tersebut, Hasto meminta kepada seluruh anggota Polri di Indonesia untuk bisa mengedepankan marwahnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.