Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menantang PDIP untuk membuktikan tudingan aparat kepolisian yang disebut sebagai Partai Cokelat alais Parcok terlibat untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilkada serentak 2024.

Hal ini merespons munculnya pernyataan dari sejumlah petinggi PDIP mengenai dugaan Partai Cokelat atau "Parcok" di Pilkada.

"Kalau ada pelanggaran hukum polisi, ya? Kita bicara di provinsi mana? Lebih kecil lagi kabupaten mana? Lebih kecil lagi kecamatan mana? Lebih kecil lagi TPS mana? Ya kan? Tunjukkan bukti," kata Tandra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Tandra meminta PDIP tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang bisa membingungkan masyarakat.

"Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDIP. Saya menghimbau. Ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Eggi Sudjana Laporkan Jokowi dan Rektor UGM ke Bareskrim Polri soal Ijazah Palsu

Dia menyoroti perbedaan sikap PDIP terhadap Pilkada Jakarta dengan daerah-daerah lain yang jagoan mereka kalah dalam kontestasi.

Menurut Tandra, PDIP di Pilkada Jakarta cenderung tak mengkritisi pelaksanaan Pilkada karena Pramono Anung - Rano Karno menang hasil rekapitulasi KPU.

Sementara, di daerah lain yang jagoan mereka kalah, menurutnya, PDIP justru menuding adanya keterlibatan aparat kepolisian.

"Barusan ini (Pilkada) DKI misalnya. (Mereka bilang) Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang," ucap Tandra.

Baca juga: Gerindra Hormati Pramono-Doel Menang Pilkada Jakarta, Tapi Proses Gugatan Tetap Lanjut

Tandra menegaskan, dalam kontestasi politik seperti Pilkada, kemenangan maupun kekalahan adalah hal yang wajar. 

"Kalau ada oknum polisi yang melanggar, saya percaya Kapolri akan menindak tegas mereka-mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kontestasi Pilkada ini," tegasnya.

Sebelumnya, PDIP mengklaim menemukan indikasi keterlibatan aparat kepolisian di Pilkada serentak 2024.

Beberapa daerah yang mereka soroti seperti Pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan tim hukum partainya tengah menyiapkan saksi dan bukti dugaan keterlibatan oknum polisi di Pilkada 2024. 

Ronny menyebut, pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah Pilkada di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan lainnya.

"Tentunya hal-hal ini, kami dari tim hukum mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ronny di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Tak hanya kepolisian, Ronny menuturkan bahwa PDIP juga mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan ASN, kepala desa hingga Penjabat (Pj).

"Jadi, terlalu dini kalau ada yang menyampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup, dan itu nanti akan kita buktikan di MK," tegasnya.

Baca juga: Sidang Perdana Sengketa Pilkada 2024 Diperkirakan Mulai Awal Januari 2025