Peluang Koalisi PDIP dengan Demokrat Direspons Baik Elite Partai, Tiket Anies ke Pilpres Terancam
Apabila kerjasama atau koalisi PDIP dengan Demokrat ini terwujud, lantas bagaimana nasib Anies Baswedan?
Penulis: Daryono
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 membuka peluang kerja sama dengan Partai Demokrat.
Padahal, saat ini Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Peluang kerja sama antara PDIP dan Demokrat itu menguat lantaran dalam waktu dekat, Ketua DPP PDIP Puan Maharani disebut bakal segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apabila kerja sama atau koalisi PDIP dengan Demokrat ini terwujud, lantas bagaimana nasib Anies Baswedan?
Akankah Anies tetap bisa mendapatkan tiket mencalonkan diri di Pilpres apabila ditinggal Demokrat?
Baca juga: Jubir Demokrat Bantah SBY dan Jokowi Bertemu di GBK: Kalau Memang Ada Fotonya, Tunjukkan
Elite PDIP dan Demokrat sama-sama respons baik peluang kerja sama
Peluang kerja sama antara PDIP dengan Partai Demokrat bisa dibilang bukan isapan jempol semata.
Pasalnya, dua elite partai ini sama-sama merespons baik peluang kerja sama antara PDIP dan Demokrat.
Bahkan, rencana kerja sama ini juga didukung baik oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY mengatakan AHY merespons baik ajakan pertemuan dengan Puan Maharani.
"Yang saya tahu, karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan dari PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang," kata SBY dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (11/6/2023), sebagaimana dikutip dari WartaKota.
Baca juga: Wacana Pertemuan Puan Maharani dan AHY, Sekjen Demokrat: Kami Sambut Baik
SBY mengatakan, rencana pertemuan antara PDIP dan Demokrat itu tentu didasari niat baik.
Demokrat, kata SBY, akan selalu mendukung pertemuan yang didasari niat baik karena hal itu pasti bakal ada gunanya.
"Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya," terang SBY.
Terkait hasil dari pertemuan AHY-Puan apabila nantinya benar-benar terwujud, SBY meminta publik untuk mengikuti perkembangannya.
"Jadi itu yang bisa saya sampaikan sekarang, ikuti saja perkembangannya nanti."
"Yang jelas pertemuan baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan," ungkap SBY.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tidak ada yang salah apabila PDIP membuka komunikasi dengan Demokrat meski partai pimpinan AHY itu berada di koalisi yang berbeda dengan PDIP.
“PDI Perjuangan itu merangkul, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat belum turun. Maka, enggak ada salahnya berdialog,” kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).
Dikatakan Hasto, komunikasi antara PDIP dan Demokrat itu akan dilakukan melalui pertemuan antara Puan Maharani dan AHY.
“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif,” kata Hasto.
Rumor SBY dan Jokowi bertemu di GBK
Di tengah kabar rencana pertemuan Demokrat dan PDIP itu, muncul rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDIP bertemu dengan SBY di GBK pada Minggu (11/6/2023).
SBY diketahui memang berolahraga di GBK.
Tak sendiri, SBY juga mengajak dua putranya, AHY dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
Baca juga: Demokrat Sodorkan 9 Nama Pendamping Anies, Bantah Tudingan Paksa Pilih AHY Jadi Cawapres
Koordinator Juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membenarkan SBY melakukan olahraga di GBK.
Namun, Herzaky membantah adanya pertemuan SBY dengan Jokowi di GBK.
Herzaky pun mengaku tidak mengetahui apakah Jokowi hadir di GBK.
"Saya malah enggak tahu. Enggak ada rencana ketemu. Kalau memang ada foto pertemuan (SBY dan Jokowi) itu tunjukkan. Ini enggak ada rencana," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu siang.
"Kan kita enggak mungkin minta ketemu. Enggak ketemu aja diomongin," lanjutnya.
Herzaky menjelaskan bahwa pada Minggu pagi, SBY dan AHY berolahraga jalan santai di kawasan GBK, Jakarta.
"Pagi tadi memang pak SBY dan Mas AHY jalan santai di GBK tadi pagi. Ke saya banyak wartawan tanya, bang Pak Jokowi ketemu sama Pak SBY? Saya jawab enggak ada rencananya. Tanpa rencana sama sekali," katanya.
Herzaky juga menegaskan dirinya hingga saat ini tidak melihat Jokowi di GBK, termasuk foto-foto yang menunjukkan keberadaan Jokowi di GBK.
"Karena saya belum lihat foto Pak Jokowi. Saya tidak lihat Pak Jokowi. Yang saya lihat ada Pak SBY, Mas AHY dan Mba Annisa dan keluarga," katanya.
"Pak SBY sempat didoorstop sama wartawan soal pertemuan Puan dan AHY."
Sementara soal kehadiran Paspampres yang disebut sebagai indikasi kuat keberadaan Jokowi di GBK, Herzaky mengatakan SBY juga dikawal Paspampres.
"Ya berbicara kalau ada Paspampres, kan Pak SBY juga dikawal Paspampres," ujarnya.
Nasib Anies jika Demokrat berkoalisi dengan PDIP
Apabila Demokrat nantinya bergabung dengan PDIP, maka tiket Pilpres 2024 yang dikantongi Anies bakal terancam.
Saat ini, Anies didukung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat.
Untuk dapat maju di Pilpres, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat memperoleh 20 persen suara sah nasional (presidential theshold).
Baca juga: DPW PKS DKI Jakarta Soroti Upaya PDIP Dekati Demokrat: Pesan Kami, 3 Partai Ini Solid
Apabila Demokrat hengkang maka NasDem dan PKS belum memenuhi syarat 20 persen untuk mencalonkan capres.
Dengan demikian, Koalisi Perubahan harus mencari dukungan dari partai lain agar dapat mencapai syarat 20 persen suara sah nasional.
Untuk diketahui, dalam Pilpres 2019, Nasdem mendapatkan meraup 12,66 juta suara atau 9,05 persen.
Sementara Demokrat memperoleh 10,87 juta suara atau 7,77 persen dan PKS mendapatkan 11,49 juta suara atau 8,21 persen.
Tanpa Demokrat, maka NasDem dan PKS baru mengumpulkan 17,26 persen sehingga belum bisa memenuhi syarat mengusung Capres.
(Tribunnews.com/Daryono)