TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta pada 30 September 2012, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Jokowi-Basuki akan melakukan rekonsiliasi publik agar lebih mantap bekerja untuk semua warga Jakarta dari semua unsur, ulama dan sebagainya.

Demikian disampaikan Ketua Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-Basuki, Denny Iskandar kepada Tribun di Jakarta, Senin (24/9/2012). Menurut Denny, rekonsiliasi ini merupakan awal proses politik yang ditempuh Jokowi-Basuki.

“Rekonsiliasi publik termasuk di dalamnya rekonsiliasi birokrat. Artinya waktu pemilukada ada perbedaan dukungan, dan setelah Jokowi-Basuki terpilih, perbedaan kemarin harus dihilangkan, termasuk juga rekonsiliasi publik Jakarta,” ujarnya.

Menurut Denny, rekonsiliasi ini penting lantaran ketika resmi menjabat, Jokowi-Basuki sudah milik warga Jakarta, bukan milik partai atau golongan tertentu. Sementara di tingkat birokrasi tidak ada lagi fraksi karena bakal menopang keduanya.

“Kalau sejak awal ada dari mereka yang tidak netral mungkin menjadi pertimbangan. Bagaimanapun Jokowi-Basuki harus mendapatkan birokrat yang kuat, mau bekerja. Sambil jalan, Jokowi-Basuki akan menerapkan program prioritas dalam 100 hari,” tukasnya.

Klik: