TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran bakal adanya penolakan DPRD Kota Surakarta atas pemberhentian Joko Widodo sebagai walikota bisa dimaklumi. Namun diprediksi, pemberhentian Jokowi, untuk kemudian memimpin Jakarta, bakal berjalan lancar.

Demikian disampaikan Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada Tribun di Jakarta, Senin (24/9/2012). Menurutnya, ada dua faktor yakni sosial dan politik pemberhentian Jokowi berakhir tanpa kendala apapun.

"Jokowi bisa mencalonkan diri dan memperoleh suara terbanyak pada penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta itu bukan semata-mata karena adanya dukungan dari partai politik yang mengusungnya (PDI P dan Gerindra)," ujar Said.

Majunya Jokowi dalam Pemilukada DKI Jakarta dan menang versi hitung cepat justru adanya dukungan yang luas dari rakyat di dua daerah sekaligus, yakni, masyarakat Solo sendiri dan warga DKI Jakarta.

Kalau masyarakat Solo tidak mendukungnya sejak awal, secara logika, akan muncul friksi di kota budaya itu saat Jokowi mencalonkan diri di Pemilukada Jakarta. Sebaliknya, masyarakat rela, mendoakan, bahkan gembira ketika Jokowi dinyatakan menang.

Warga DKI bahkan lebih kongkrit lagi menunjukan dukungannya dari fakta perolehan suara yang diraih oleh Jokowi. Faktor sosial dalam bentuk dukungan rakyat yang begitu luas tersebut tentu tidak boleh dianggap remeh oleh DPRD.

Menurut Said, potensi konfliknya akan sangat tinggi jika DPRD berani menghambat pemberhentian Jokowi. Rakyat pasti akan melawan. Lebih dari itu, blunder jika ada parpol di DPRD yang berani menolak pengunduran diri Jokowi.

"Rakyat yang kecewa pasti akan membalasnya dengan tidak memberi dukungan kepada parpol tersebut pada penyelenggaraan Pemilukada Jawa Tengah 2013 dan Pemilu 2014. Jadi, parpol harus menghitung konsekuensi ini," tandasnya.

Dari faktor politik, pemberhentian Jokowi sebagai Walikota Solo di DPRD nanti akan berjalan lancar. Pernyataan yang datang dari sejumlah pimpinan parpol pemilik kursi di DPRD Solo menguatkan dugaan itu.

Contoh saja apa yang disampaikan oleh ketua DPD PAN Umar Hasyim dan Ketua Fraksi PKS Solo Quatly Abdulkadir Alkatiri.
Kedua pimpinan parpol itu sudah memberikan sinyal kuat untuk memuluskan pemberhentian Jokowi di DPRD.

Secara matematis, bila ada empat parpol saja yang mengamankan proses pemberhentian Jokowi saat digelarnya Rapat Paripurna DPRD Solo, sudah menjadi suara mayoritas. Totalnya akan ada 25 kursi yang mendukung Jokowi dari total 40 kursi DPRD Solo.

Dukungan itu terdiri PDIP 15 kursi, Gerindra 2, serta PAN dan PKS yang sama-sama memiliki 4 kursi. "Seluruh parpol pemilik kursi DPRD Solo akan dukung pemberhentian Jokowi. Mereka khawatir implikasi yang muncul dari adanya faktor sosial tadi," tukasnya.