TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan mengomentari isu adanya makelar jabatan jelang pergantian kepemimpinan di Pemprov DKI. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai tidak etis rasanya menyerahkan rekomendasi nama-nama pejabat yang akan duduk dalam SKPD DKI.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Rio Sambodo, menuturkan pihaknya tak ingin melakukan penyanderaan politik dengan menyerahkan rekomendasi nama-nama pejabat DKI. Menurutnya pihaknya tidak mau Jokowi-Aho menjadi terbebani karena sandera politik sehingga tidak bisa melaksanakan amanat warga Jakarta.

"Tidak etis rasanya menyerahkan nama-nama (pejabat DKI). Kami serahkan semuanya pada Jokowi yang akan mengelola Pemprov DKI. Jokowi sudah pernah bilang, orang yang punya kapasitas, mau bekerja dan pro rakyat, pasti dipertahankan," ujar Rio, Rabu (26/9/2012) saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Rio juga menanggapi Fraksi Gerindra yang kabarnya sudah mengantongi nama-nama pejabat DKI yang akan direkomendasikan ke Jokowi-Ahok. Saat ditegaskan apakah PDIP kecewa dengan sikap Gerindra, Rio menuturkan bukan itu masalahnya.

"Ini bukan soal kecewa atau tidak kecewa. Tetapi efektif atau tidak efektif. Kalau memang berkompeten, dipertahankan. Kalau tidak, ya dievaluasi. Semua tergantung penilaian kinerja. Sandera politik kami hanya agar Jokowi-Ahok melakukan pembangunan pro rakyat," katanya.

Berita Terkait: Pemilihan Gubernur DKI