Bisa dijelaskan rencana yang Anda lakukan untuk pengendalian banjir?
Penyelesaian masalah banjir hanya menjalankan blueprint yang sudah ada, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Prinsip dasarnya, yang paling awal dilakukan adalah optimalisasi kanal banjir barat, Timur dan Sistem Drainase Cengkareng, dibarengi pengerukan anak sungai yang mengalir ke kanal barat, timur, dan Cengakreng itu. Pekerjaan itu harus simultan dengan pembuatan embung (bozem) di setiap kecamatan dan optimalisasi pompa banjir.

Yang paling mendesak adalah pengerukan sungai, karena saat ini anak sungai-anak sungai di Jakarta yang seharusnya berkedalaman tiga meter lebih, hanya tinggal 60 centimeter. Ini harus dikeruk, sehingga kedalamannya menjadi normal. Kemudian tanggul sungai harus ditinggikan. Pengerukan itu akan dilakukan simultan dengan penataan rumah-rumah yang berdiri di bantaran sungai.

Anda optimistis bisa melakukan secara simultan, antara optimalisasi sungai dan penataan rumah di bantaran sungai?
Sangat optimistis. Sebab, saat ini sudah banyak yang mau membantu. Kemenpera (Kementerian Perumahan Rakyat) mau bantu, Perumnas juga mau bantu, tinggal komunikasi saja. Nanti akan saya sambungkan semuanya antara pihak-piahk yang terkait.

Saya kan enggak mikir kepentingan, enggak mikir proyek, jadi enak saja menyambungkan antar mereka. Kalau mikir kepentingan apalagi proyek, enggak akan jalan. Yang paling penting lagi, masyarakat di bantaran sungai dan sejumlah tempat yang harus ditata, sudah mau ditata. Ini kan soal komunikasi saja.  

Bagaimana konsep yang Anda tawarkan untuk penataan perumahan, utamanya mereka yang tinggal di bantaran sungai?
Yang perlu digarisbawahi, konsep dasar penataan bukan dari saya, tapi ditawarkan masyarakat. Saya sudah telusuri Sungai Ciliwung dan sejumlah sungai lain, dan sebanyak 870 KK di sana menyatakan siap direlokasi Pak Jokowi. Mereka tidak mau direlokasi ke daerah lain, karena penghidupannya di sekitar lokasi itu.

Solusinya, mereka yang ada di bantaran sungai, akan dimundurkan 10 hingga 20 meter, kemudian tinggal di atas rumah tetangganya. Ini yang disebut dengan Kampung Deret. Kemudian lahan di bantaran sungai lebarnya 10 meter itu akan dihijaukan, ditambah joging track.

Kami tidak menawarkan relokasi ke tempat lain atau pindah ke rusun, karena mereka akan dibebeni biaya sewa, bayar listrik, dan bayar air. Dengan membangun kampung deret, mereka hanya pindah, tanpa membeli. Bahkan, mereka akan diberi sertifikat hak guna.

Kalau gratis, bagaimana dengan pembiayaannya?
Ya dari APBD. Sudah saya hitung-hitung, hanya butuh Rp 1,4 triliun. Itu kan hanya sedikit persen dari total APBD Jakarta. Karena biaya itu baru bisa kami anggarkan pada APBD 2013, untuk 100 hari pertama nanti, kami akan menyelesaikan proses nonteknis, dan konstruksi baru dimulai Januari 2013.

Berarti akan ada proyek triliunan?
Proyek dalam makna ditenderkan tidak. Sebab, pembangunan Kampung Deret tidak akan kami tenderkan dan dikerjakan kontraktor pihak ketiga, tapi dibangun rakyat sendiri, sehingga murah dan bisa menghemat anggaran hingga 40 persen. Kelompok warga akan terlibat mulai dari merencakan teknis pembangunan, membeli material, hingga membangun. Rakyat akan jadi kontraktor sendiri, ngontraktori sendiri.

Anda terlihat begitu fasih berbicara soal masalah sekaligus solusi untuk masyarakat Jakarta. Apa Anda punya tim ahli yang khusus memasok data dan gagasan-gagasan itu?
Tidak, tidak ada tim ahli. Saya hanya belajar enam bulan soal Jakarta. Saya tidak membaca buku atau hasil penelitian dan semacanya, tapi saya langsung mendatangi warga, berdialog dengan mereka, dan mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi sekaligus gagasan mereka. Setelah itu, saya memformulasikannya. Jadi, kalau ditanya siapa tim ahli yang memasok gagasan-gagasan itu, ya masyarakat, rakyat Jakarta. (*)

BACA JUGA