TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya media sosial yang dipergunakan untuk kampanye dianggap sebagai fenomena baru dalam ajang pemilihan kepala daerah.

"Munculnya media jejaring sosial untuk sosialisasi politik, serta munculnya inisiatif  pendidikan politik dari kandidat untuk warga menjadi fenomena baru dalam pemilukada tahun ini," kata Direktur Eksekutif Pusat kajian politik (Puskapol) UI, Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi terbuka dengan tema "Bangun Jakarta baru dengan Kontrol Politik Warga" di Hotel Akmani, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012).

Sri Budi mengatakan, fakta menarik lainnya pada pemilukada DKI Jakarta 2012 ialah partisipasi pemilih pada putaran kedua meningkat menjadi 66,8 persen dibandingkan putaran pertama 64,8 persen,  kemudian isu Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) dan money politic (politik uang) mengambil perhatian pemilih masih tetap terjadi meski tidak dilakukan secara masif.

"Dibanding pada Pemilukada DKI Jakarta 2007 sebanyak 65 persen, untuk fenomena sudah lebih baik di Pilkada putaran kedua, pemilih datang ke TPS meningkat 2 persen, ya relatif tinggilah untuk Pilkada putaran kedua," kata dia.

Adanya inisiatif untuk pendidikan politik bagi masyarakat, kata dia, menjadikan pemilih lebih signifikan untuk melihat track record (rekam jejak) figur pasangan calon.

"Ada keinginan untuk memilih berdasarkan program kampanye pasangan calon, tetapi ruang ruang komunikasi dua arah tidak terjalin dengan intens, akhirnya digantikan oleh popularitas dan mobilisasi (isu promordialisme, money politic)," paparnya.

Dikatakan olehnya, pentingnya dibangun sebuah mekanisme pengawasan atau kontrol politik pasca pemilukada oleh warga terhadap kepala daerah terpilih yang berbasis pada isu yang dikampanyekan.

Berita Terkait: Gubernur Baru Jakarta