TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Meski belum mendapat kepastian apakah proyek Mass Rapid Transit (MRT) dilanjutkan atau tidak, anggaran untuk proyek senilai Rp 15 triliun tersebut tetap dimasukkan dalam RAPBD DKI 2013.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan tidak masalah anggaran pembangunan MRT dimasukkan dalam RAPBD DKI 2013. Menurutnya yang dimasukkan dalam RAPBD hanya struktur keuangannya.

"Dutinya kan ada di APBN, enggak ada disitu. APBD hanya menunjukkan struktur keuangannya nanti seperti apa. Ya enggak apa-apa," ujar Jokowi, Kamis (13/12/2012) di Balai Kota.

Dijelaskan, tidak mungkin memasukkan anggaran pembangunan MRT yang sangat besar dalam APBD DKI. Menurutnya uang pinjaman sebesar Rp 15 triliun akan langsung diberikan ke PT MRT Jakarta. Itu pun, lanjut Jokowi, jika proyek MRT jadi dilaksanakan.

Sedangkan mengenai aksi unjuk rasa warga Fatmawati yang memprotes pembangunan MRT dengan stasiun layang, Jokowi tak mau ambil pusing karena hingga saat juga belum diputuskan mengenai nasib kelanjutan proyek MRT.

"Ya enggak apa-apa warga demo. Diputuskan jadi jalan atau tidak saja belum," katanya.

Sebagai informasi, para pedagang dan warga Jalan Fatmawati berunjuk rasa pada Rabu (12/12/2012) kemarin di Pasar Blok A Jakarta Selatan. Mereka menuntut pembangunan MRT tidak dibuat layang di sepanjang kawasan Fatmawati, namun dibangun bawah tanah.