TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Din Emmawati optimis pihaknya dapat selesaikan program pembayaran tagihan online kepada pihak rumah sakit dalam waktu satu bulan.

"Sedang kami rumuskan, mudah-mudahan satu bulan ini bisa selesai," ujar Din usai mendengarkan Pengarahan Gubernur kepada Jajaran Dinas Kesehatan DKI dan Pihak Rumah Sakit di Balai Agung, Gedung Balai Kota, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Din mengungkapkan, jika program pembayaran tagihan online ini selesai, tentu akan memberikan kemudahan Pemprov DKI Jakarta membayar tagihan kepada pihak rumah sakit yang menerima pasien peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kemudian jika selesai akan lebih mudah untuk pembayarannya, targetnya 12 hari," tutur Din.

Diberitakan sebelumnya, meningkatnya jumlah pasien yang berobat ke puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI setelah program Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan membengkakan biaya yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta. Hingga akhir Desember 2012, Pemprov DKI Jakarta diperkirakan akan memiliki utang Rp 355 miliar kepada RSUD.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emmawati, Jumat (14/12/2012) di kantornya, Jalan Kesehatan, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, mengatakan, anggaran yang disediakan untuk jaminan kesehatan selama 2012 Rp 769 miliar.

"Hingga November, anggaran tersebut telah terserap 90 persen atau sekitar Rp 692,1 miliar. Sampai akhir Desember perkiraan masih akan terus bertambah hingga ada utang Rp 355 miliar," ujar Dien.

Ia mengatakan, hingga November 2012 Dinkes DKI melayani lebih dari 2,8 juta pasien. Dalam APBD DKI 2012 yang disusun pada masa Gubernur Fauzi Bowo, diperkirakan ada 2,7 juta warga miskin yang dibiayai dengan JPK Gakin, dan Jamkesda.

Namun setelah adanya KJS jumlah tersebut meningkat menjadi 4,7 juta jiwa karena termasuk juga warga yang rentan miskin.

Menurut Dien, tunggakan biaya kesehatan kepada RSUD tersebut akan dibayar menggunakan anggaran 2013. Pihaknya pun telah mengajukan penambahan anggaran untuk biaya kesehatan 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. "Karena tahun depan yang akan dibiayai mencapai 4,7 juta jiwa, sehingga anggaran yang kita ajukan Rp 1,2 triliun," ujarnya.

Lonjakan pasien paling banyak terjadi di kawasan kumuh seperti, Tambora, Marunda, Penjaringan, serta Cilincing. Sementara untuk daerah di kawasan Jakarta Selatan, jumlah pasien justru stabil karena termasuk kawasan elit. "Lonjakan pasien hingga 50-70 persen, terutama bagi daerah-daerah kumuh," ujarnya.

Klik: