Jokowi Silakan Buruh Gugat Suratnya yang Mendukung Penangguhan UMP
GubernurJoko Widodo mempersilakan aktifis buruh menggugatan penangguhan kenaikan UMP ke PTUN Jakarta.
Editor: Domu D. Ambarita
Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan aktifis buruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Buruh menggugat surat kuasa (SK) Gubernur DKI mengabulkan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2013 sebesar Rp 2,2 juta yang diajukan delapan perusahaan.
"Ya ndak apa-apa, menaikkan juga ada yang gugat," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
Jokowi menjelaskan gugatan buruh terhadap penangguhan UMP suatu hal yang wajar. Alasan dia, ketika UMP dinaikkan, Asosiasi Pengusaha Indonesia juga menggugatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sudah naik, ada yang minta penangguhan, dan juga digugat. Ya nggak apa-apa," kata mantan Wali Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah tersebut.
Ia menambahkan saat negara Indonesia mempunyai hobi baru dalam penentuan suatu kebijakan Pemerintah, hal ini merupakan ciri khas dari negara yang demokratis. "Kita ini memang hobinya baru gugat-menggugat dalam semua hal. Negara ini hobinya baru gitu, ndak apa-apa," kata ayah dari tiga anak ini.
Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak (TAB-UL) menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Buruh mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung Jakarta Timur.
"Selain Jokowi, kami juga menggugat Gubernur Jawa Barat Aher (Ahmad Heryawan) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah," ujar Baharain salah satu anggota TAB-UL usai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta Timur Jalan Penggilingan, Cakung, Senin (22/4/2013).
Bahrain menuturkan Saat ini proses gugatan Gubernur Jawa Barat telah masuk tahap pembuktian, yang akan digelar, Kamis (2/5/2013).
"Sementara Gubernur Banten kemarin sudah didaftarkan pada Selasa 16 April 2013, sampai saat ini untuk jadwalnya belum kami dapatkan," katanya.
Menurut Baharain gugatan yang dilakukan oleh serikat buruh dikarenakan ketiga gubernur tersebut menyetujui penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP). (*)
