Tribunnews.com, Jakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding program Kartu Jakarta Sehat (KJS) telah dipolitisasi para anggota DPRD DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya terkait pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dengan anggapan pelayanan jaminan kesehatan DKI Jakarta yang semakin mundur.

"Kayaknya iya ya (dipolitisasi). Soalnya belum dua bulan saja sudah ribut. Kayaknya mereka sudah nungguin kapan nih, kan sudah ada dua rumah sakit yang menyatakan mundur, kayaknya langsung hajar, iya kan?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013) malam. Tapi dia mengatakan pihak eksekutif harus menerima hak tanya para anggota dewan tersebut.

Basuki pun lalu bercerita kalau salah satu temannya, yang merupakan anggota DPRD DKI yang berasal dari Partai Demokrat ikut tanda tangan mengajukan hak interpelasi hanya sekadar mengikuti teman-temannya yang sudah lebih dahulu membubuhkan tanda tangan.

"Saya tanya kenapa kamu ikut tanda tangan? Dia jawab, karena ada yang tanda tangan, ya kita ikut tanda tangan saja. Begitu jawabnya, jadi ya enggak apa-apa. Tidak interpelasi saja, tanya-tanya melulu, kenapa mesti takut sih. Yang ditanya kan Pak Gubernur bukan saya. Hehehe," kata Basuki.

Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat itu membahas masalah pelaksanaan KJS.

Salah satu topik pembahasan rapat tersebut adalah 16 rumah sakit yang dikabarkan keberatan melanjutkan keikutsertaan di program KJS. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.