TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan, upaya pihaknya memasukkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PD Dharma Jaya selaku BUMD adalah sebagai bentuk antisipasi.

"Sekarang kan sedang dievaluasi. Artinya kalau nanti diputuskan untuk dilanjutkan, ya sudah ada dananya," ujar Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Menurut Joko Widodo, persoalan yang ada di PD. Dharma Jaya selaku pengelola rumah potong dan distribusi daging ini bisa terjadi manajemen yang salah, yang berakibat hampir bangkrut.

"Itu bisa karena miss manajemen, kelola tidak benar dan kondisi yang sulit. Kalau miss manajement itu diganti manajemennya, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya, belum tentu lho," ucap pria yang akrab disapa Jokowi ini.

Namun, Jokowi mengatakan apabila hasil evaluasi bahwa PD. Dharma Jaya tidak memungkinkan untuk disuntik modal, tentu uang yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013 senilai Rp15 miliar tersebut kembali masuk ke kas daerah.

"Kalau dievaluasi ternyata tidak bisa dilanjutkan, ganti. Saya akan rombak total, bubarkan juga bisa. Duitnya juga masih di situ. Ngapain sih sulit," tutur Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, APBD Perubahan DKI 2013 telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp50,11 triliun atau hanya meningkat Rp130 miliar, yang didalamnya juga dijelaskan adanya PMP terhadap PD Dharma Jaya senilai Rp15 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya juga pernah membicarakan adanya dugaan korupsi di sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di PD Dharma Jaya terkait distribusi daging.

"Kemarin sembilan orang dari KPK ke sini. Beberapa yang kami bicarakan KPK melihat ada dugaan korupsi di sana," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya.