Jokowi Sebut KJS dan KJP Contoh Sistem Perkecil Praktik Korupsi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritisi masih maraknya aksi suap dan korupsi di kalangan pejabat negara lantaran sistem yang buruk
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritisi masih maraknya aksi suap dan korupsi di kalangan pejabat negara lantaran sistem yang buruk, sehingga memerlukan sistem birokrasi yang baru.
"Seperti KJS (Kartu Jakarta Sehat) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). Jadi sekarang sistem itu diberikan ke rakyat," ujar Joko Widodo disela pemantauannya ke warga Waduk Ria-Rio, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).
Joko Widodo menjelaskan, dengan menyerahkan sistem ke masyarakat tentu mempersempit ruang lingkup adanya tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan sebelum terbitnya KJS dan KJP, warga yang ingin mendapatkan solusi tersendat, sehingga memicu adanya praktik suap.
"Jadi mereka yang pegang. Kalau dulu kan dipegang birokrasi," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini.
Meski sudah diserahkan ke masyarakat, Jokowi mengatakan perlu juga adanya manajemen kontrol dan pengawasan terhadap sistem yang sudah berjalan tersebut.
"Sistem itu harus ada manajemen kontrol, pengawasan. Kalau ada yang salah tentu diperbaiki," tutur Jokowi.
