TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan pertemuannya dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Hadi Poernomo dalam rangka membicarakan langkah-langkah mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini dalam rangka menindaklanjuti dari apa yang telah di bicarakan antara BPK dan Pemprov DKI soal non cash transaction (transaksi non tunai)," ujar Joko Widodo dalam jumpa pers di kantor BPK RI, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pembicaraan dengan BPK merupakan langkah Pemprov DKI meminimalisir potensi korupsi. Sebab, transaksi non tunai menurutnya sulit untuk dipantau.

"Ini dalam rangka mengurangi penyelewangan dan korupsi sistem yang diperbaiki," tutur mantan Walikota Solo ini.

Selain itu, Jokowi menjelaskan Pemprov DKI bersama perwakilan dari BPK Provinsi DKI Jakarta akan membuat jalur komunikasi online secara real time untuk mengawasi tindaklanjut dari pemeriksaan.